Pesan Humanis Kepala BRI Kupang: Jaga Integritas Data, Lindungi Masa Depan Usaha
Redaksi
22/02/2026 13:03
.
4 min read
Independennews.com | NTT – Suasana Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2/2026), terasa hangat dan penuh semangat kolaborasi. Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar PWI Nusa Tenggara Timur, diskusi publik tidak hanya berbicara soal angka-angka penyaluran kredit, tetapi juga menyuarakan pesan moral tentang integritas dan tanggung jawab finansial.
Hadir sebagai keynote speaker, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujarnya optimistis.
Melki menegaskan, pemerintah daerah siap membantu mengusulkan calon penerima KUR yang mengalami kendala akses. Namun seluruh proses tetap harus melalui analisis dan verifikasi perbankan. Transparansi dan disiplin administrasi menjadi fondasi agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia bahkan memproyeksikan, potensi penyaluran KUR di NTT tahun ini bisa menembus lebih dari Rp3 triliun jika seluruh lembaga perbankan bergerak optimal dan bersinergi.
Data Besar dan Pesan Moral
Diskusi semakin kaya dengan paparan Kepala BRI Cabang Kupang, Terry SM Tambun, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, serta Pengamat Ekonomi Regional James Adam. Hadirin pun berasal dari berbagai unsur: Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Kepala OJK NTT, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, jajaran Forkopimda, TNI-Polri, koperasi, perbankan, tokoh pemuda, mahasiswa ekonomi, insan pers, hingga pelaku UMKM.
Kepala BRI Cabang Kupang, Terry SM Tambun, tampil bukan sekadar menyampaikan capaian kinerja, tetapi membawa pesan humanis yang menyentuh akar persoalan di lapangan.
Sepanjang 2025, BRI di wilayah NTT mencatat penyaluran KUR mencapai Rp2,25 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,9 triliun disalurkan melalui KUR mikro di bawah Rp100 juta, menjangkau puluhan ribu pelaku UMKM di berbagai kabupaten/kota.
Penyaluran sektor produksi bertumbuh signifikan di wilayah Flores seperti Bajawa dan Larantuka, sementara sektor non-produksi masih dominan di Kota Kupang dan Ruteng.
Namun di balik capaian tersebut, Terry mengungkap realitas yang kerap menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha.
“Di era digital sekarang, ketika NIK dimasukkan, seluruh riwayat pinjaman langsung terbaca. Pinjaman online, tunggakan, perbedaan data dengan Dukcapil, semuanya muncul di sistem,” jelasnya.
Ia menyebut, tidak sedikit pelaku usaha yang sebenarnya layak memperoleh KUR, namun prosesnya terhenti hanya karena tunggakan kecil pada pinjaman online. Bahkan ada kasus cicilan Rp200 ribu per bulan yang tidak diselesaikan hampir dua tahun, sehingga menghambat akses terhadap kredit produktif yang jauh lebih besar.
“Hal kecil jangan dianggap sepele. Satu catatan saja bisa menutup peluang usaha yang lebih besar,” tegasnya.
Jangan Sembarangan Meminjamkan KTP
Pesan lain yang disampaikan dengan penuh kepedulian adalah agar masyarakat tidak sembarangan meminjamkan KTP kepada pihak lain.
Menurut Terry, praktik ini kerap dianggap sebagai bentuk bantuan biasa. Padahal risikonya sangat besar. Jika pihak yang meminjam identitas gagal membayar pinjaman, maka pemilik KTP-lah yang tercatat bermasalah dalam sistem perbankan.
Also Read:
“Jangan pinjamkan KTP kita. Ketika terjadi kredit macet, yang terdampak adalah kita sendiri. Akses pembiayaan bisa tertutup di mana pun,” ujarnya.
Sebagai bank penyalur KUR, BRI tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian sesuai regulasi perbankan. KUR Mikro hingga Rp100 juta memang tidak memerlukan agunan, tetapi tetap melalui proses analisis berbasis sistem dan data yang akurat. Sementara untuk KUR di atas Rp100 juta, berlaku ketentuan agunan sesuai aturan yang berlaku.
Also Read:
Bagi Terry, KUR bukan sekadar angka triliunan rupiah.
“KUR adalah kepercayaan negara kepada rakyat kecil untuk tumbuh dan naik kelas. Tapi kepercayaan itu harus dijaga bersama. Integritas data melindungi masa depan usaha kita sendiri,” katanya.
KUR Bukan Dana Hibah
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus mengingatkan bahwa KUR bukan dana hibah, melainkan kredit produktif yang wajib dikembalikan.
Also Read:
“Namanya Kredit Usaha Rakyat, jadi harus untuk usaha. Bukan untuk kebutuhan konsumtif. Ini bukan bantuan gratis,” tegas Charlie.
Ia mengibaratkan KUR sebagai “doping” bagi pelaku usaha kecil agar mampu bertumbuh dan naik kelas, namun tidak untuk membuat ketergantungan.
Pada 2026, Bank NTT memperoleh alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar khusus bagi pekerja migran asal NTT. Menurutnya, ini peluang besar yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Pengamat Ekonomi Regional James Adam turut menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan perbankan dan kolaborasi pemerintah agar implementasi KUR berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.
Menurutnya, sinergi lintas sektor adalah kunci agar KUR benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar angka statistik penyaluran.(marchelino )
You might also like
