Independennews.com | NTT – BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi membuka rangkaian wawancara nominasi Paritrana Award Tahun 2025 tingkat provinsi, berlokasi di Hotel Harper Kupang, pada Selasa 24/6/25.
Acara ini dilaksanakan secara onsite dan online, berlangsung selama tiga hari, 24–26 Juni 2025.
Menghadirkan 22 pemerintah daerah kabupaten/kota Se-NTT serta Usaha Menengah Besar (UMB), yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Proses wawancara berlangsung di dua ruangan terpisah, dengan melibatkan tim penilai independen yang terdiri dari ahli bidang ekonomi, ahli bidang hukum, ahli bidang sosial, pelayanan publik, sektor serikat pekerja dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT.
BPJS Ketenagakerjaan NTT sebagai penyelenggara membuka ruang presentasi bagi para nominator, guna memaparkan komitmen dan strategi perlindungan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Selain itu setiap nominator juga diminta menjelaskan langkah-langkah strategis kedepannya dalam melibatkan pekerja formal dan informal ke dalam program jaminan sosial.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT, Wawan Burhanuddin, menyampaikan kepada wartawan bahwa Paritrana Award adalah program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, dengan pelaksana dari Kementerian PMK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Ini bukan sekadar ajang penghargaan, tapi bentuk nyata apresiasi negara terhadap komitmen pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendukung perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wawan.
Ia juga menjelaskan bahwa indikator penilaian mencakup aspek regulasi daerah, jumlah pekerja rentan yang telah terlindungi, dan komitmen jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan melalui jaminan sosial.
Sedangkan di sektor perusahaan atau UMB, tambah Wawan, akan dinilai bagaimana perusahaan tersebut melindungi semua tenaga kerjanya dengan memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dari hasil wawancara beberapa pejabat daerah di hari pertama, menurut Wawan, karena mayoritas merupakan kepala daerah yang baru menjabat, maka penilaiannya menitikberatkan pada apa yang akan dilakukan selama menjabat 5 tahun kedepan di sektor perlindungan jaminan sosial.
“Saya lihat dari tahun lalu hingga sekarang, nampak sekali ada peningkatan yang cukup signifikan kaitannya dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai contoh, Gubernur NTT mengimplementasikan perlindungan bagi 100 ribu pekerja rentan—ini harus menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tegasnya.
Bupati Sikka Tegaskan Komitmen Lewat Program ASN Care
Sementara itu, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, yang menghadiri langsung sesi wawancara di hari pertama, menyampaikan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab Sikka dalam mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami telah menyiapkan data konkret dari Disnakertrans dan BPJS Kabupaten Sikka sebagai bentuk keseriusan kami. Di tahun 2024 ini, kami telah mengalokasikan dana Rp500 juta untuk melindungi 2.480 pekerja rentan,” ujar Bupati.
Sebagai pemerintah daerah, dirinya menegaskan pentingnya memiliki rasa keperpihakkan dan perspektif untuk meningkatkan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di kabupaten Sikka.
Saat ini di Pemkab Sikka telah berjalan program ASN Care.
program unggulan ini merupakan sebuah pendekatan berbasis kesadaran aparatur untuk membantu pekerja informal di lingkungan sekitar mereka.
“ASN Care ini kami sosialisasikan agar setiap ASN peduli dengan para pekerja di sekitarnya. Ini soal kemanusiaan. Di Tahun 2025, kami sedang siapkan Peraturan bupati (Perbup) khusus untuk perlindungan pekerja rentan,” jelasnya.
Penjabat Sekda Ngada Tegaskan CSR Bank Akan Dialihkan untuk Perlindungan Pekerja
Salah satu Komitmen menarik lainnya datang dari Pemkab Ngada dalam wawancara Paritrana Award.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada, Johanes C.Watu Ngebu, penuh keyakinan menyampaikan bahwa Pemda Ngada telah memasukkan jaminan sosial ketenagakerjaan ke dalam arah kebijakan dan visi misi pembangunan daerah.
“Kami tidak hanya siap, tapi sudah berkomitmen menempatkan perlindungan pekerja rentan dalam struktur APBD perubahan berikutnya. Saat ini sudah sekitar 5.006 pekerja telah dilindungi di Kabupaten Ngada,” terang Yohanes.
Ia juga memaparkan rencana kerja sama strategis dengan perbankan melalui pemanfaatan dana CSR untuk mendukung perlindungan pekerja sektor informal dan jasa konstruksi.
“Kami akan tandatangani MoU dengan bank-bank di Ngada agar dana CSR tidak sekadar digunakan untuk proyek fisik, melainkan benar-benar menyentuh hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Berikut Susunan Peserta Wawancara Paritrana Award NTT 2025, berdasarkan jadwal resmi yang dibagi dalam tiga hari dan dua ruang, dengan rincian sebagai berikut:
Selasa, 24 Juni 2025:
• Ruang 1: Kabupaten Alor, Ngada, Sikka, Timor Otsuki Mutiara, Manggarai Barat, Malaka
• Ruang 2: Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Manggarai Timur, Belu, Sabu Raijua.
Rabu, 25 Juni 2025:
• Ruang 1: Rote Ndao, Ende, Lembata, Sumba Barat Daya, Bank NTT, Nataga Raihanu Industri, Sun Power
• Ruang 2: Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Sumba Barat, Sekolah Dian Harapan, Krisolis Jaya Mandiri, Nusa Tenggara.
Kamis, 26 Juni 2025:
• Ruang 1: Koperasi Kredit Swasti Sari, Muria Sumba Manis, Fortuna Paradisus Utama, Nanda Karya, BPR Tanaoba Lais Manekat, Yayasan Pendidikan Katolik, Rumah Sakit Umum Leona, UKW Sumba
• Ruang 2: Kabupaten Nagekeo (terakhir, onsite)
Kegiatan ini nantinya akan ditutup dengan rapat pleno tim penilai untuk merumuskan hasil wawancara dan menentukan nominator terbaik.
Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong semua pemangku kepentingan untuk terus berinovasi serta menjadikan momentum penting untuk mengukur sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dan UMB dalam mendukung program strategis nasional di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. (Marcho)