Urgensi Penerapan Teori Etika Pada Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak

0
506
Foto : Ilustrasi

Tingkat kepatuhan pajak di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan persepsi dari masyarakatnya terhadap lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpajakan, termasuk di Indonesia.

Kepala Seksi Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Kupang yaitu Junius Ginting pernah menyatakan bahwa perilaku setiap wajib pajak (WP) di Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Perilaku dari setiap WP ini sendiri juga dipengaruhi oleh persepsi mereka atas pajak baik dari sistem pemungutan, lembaga yang bertanggung jawab atas perpajakan, dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah. Saat ini, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan belum optimal dimana salah satu penyebabnya adalah persepsi negatif masyarakat terhadap pajak.

Banyak diantara masyarakat Indonesia yang masih belum memahami pentingnya pajak dan juga berpersepsi negatif terhadap pegawai pajak karena beberapa alasan, salah satunya adalah kasus korupsi di Indonesia yang sering kali menyeret nama pegawai pajak.

Kasus korupsi di Indonesia memang masih marak terjadi dan beberapa diantaranya sering kali menyeret nama pegawai pajak. Salah satu kasus korupsi terbesar yang menyeret nama pegawai pajak adalah kasus korupsi Gayus Tambunan.

Kasus ini sempat menghebohkan Indonesia pada tahun 2010 hingga 2011 lalu dimana gayus tambunan yang kala itu merupakan pegawai DJP dan melakukan tindakan korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal melalui jabatannya serta merugikan negara dengan total kerugian Rp 570,000,000,00,-.

Selain itu, pada tahun 2019 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus suap dalam pembayaran pajak yang menyeret empat nama pegawai DJP dan satu komisaris dari PT Wahana Auto Ekamarga.

Pada tahun 2017, KPK juga pernah mengungkapkan kasus korupsi yang menyeret nama Handang Soekarno selaku Direktorat Jenderal Pajak terkait suap dalam membantu uji tax amnesty senilai Rp 2,000,000,000,00,- dengan dalih uang jasa. Selain itu, masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya di Indonesia yang kerap menyeret nama pegawai DJP.

Banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama pegawai DJP menyebabkan persepsi masyarakat terhadap pajak dan pegawai pajak menjadi negatif dan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada salah satu instansi pemerintah ini.

Banyak diantara masyarakat yang akhirnya menganggap bahwa membayar pajak hanyalah beban untuk mereka dan memberikan uang kepada koruptor di Indonesia. Padahal, faktanya dana pajak di Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar dan digunakan untuk membangun serta mendorong perkembangan Indonesia.

Pemerintah perlu memperbaiki prinsip dari pegawai DJP melalui kode etik sebagai panduan dalam bersikap dan bertugas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Setiap organisasi mempunyai nilai-nilai yang diterapkan dan dilakukan oleh anggota-anggotanya.

Nilai-nilai tersebut yang membangun sikap dan juga etos kerja tiap individu di dalam organisasi tersebut. Kode etik merupakan pedoman atau arahan tindakan yang dilakukan individu pada sebuah organisasi sebagai anggotanya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2011 menerapkan nilai Kementerian Keuangan RI yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, pelayanan, dan Kesempurnaan (INTROSPEK). Namun implementasi langsung dari nilai-nilai tersebut belum terealisasikan dengan adanya keluhan dari Wajib Pajak langsung mengenai pelanggaran pegawai pajak mengenai jam dinas.

Pegawai pajak sendiri belum memiliki kode etik internal sebelum dilakukannya reformasi perpajakan sehingga mereka hanya mematuhi kode etik PNS pada umumnya. Oleh karena ini pelayanan pegawai pajak kurang kompeten dan dianggap terlalu lelet karena absensi arahan pada pelayanan pajak.

Hal ini tentunya sangat disayangkan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar sehingga pelayanan yang baik akan menstimulasi penerimaan negara melalui pajak.

DJP pada tahun 2002 mulai menerapkan kode etik untuk pegawai pajak untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Kode Etik pada DJP diatur jelas di Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK 02/2002/ 14 Mei 2002 tentang Kode Etik Pegawai Pajak di Lingkungan DJP dan kemudian disempurnakan lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor I/PM 3/2007.

Tujuan dari dibentuknya kode etik tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, menjaga tata tertib, dan menata kondisi kerja yang baik. Kode etika berisi aturan untuk kewajiban dan juga lawangan yang perlu diikuti oleh pegawai pajak.

Pada Pasal 3 dinyatakan bahwa seluruh pegawai pajak berkewajiban untuk menghormati SARA orang lain, melakukan pekerjaan secara profesional, bertanggung jawab atas data dan informasi di Direktorat Jenderal Pajak, memberikan pelayanan sebaik-baiknya, menaati perintah kedinasan, menaati jam kerja, berperilaku sopan, dan juga bertanggung jawab atas tanggungan inventaris di Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan pada Pasal 4 seluruh pegawai pajak dilarang untuk mempunyai sikap diskriminatif terhadap orang-orang, beranggota atau simpatisan aktif di partai politik, menyalahgunakan jabatan dan juga fasilitas kantor, menerima pemberian dalam bentuk apapun, menyalahgunakan informasi yang dimiliki DJP, merusak sistem informasi DJP, dan juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan citra martabat DJP.

Penerapan Teori Etika dalam Kode Etik Pegawai DJP
DJP sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam bidang perpajakan memiliki kode etik yang berisi kewajiban serta larangan sebagai pegawai DJP dalam menjalankan tugasnya. Kode etik DJP tercantum dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor I/PM 3/2007 yang berisi delapan kewajiban yang harus dilaksanakan pegawai DJP, dan pasal 4 yang berisi larangan yang harus dihindari oleh pegawai DJP.

Keseluruhan isi dari pasal 3 adalah hal-hal yang menjadi kewajiban pegawai DJP dalam melaksnakan tugasnya. Kewajiban yang perlu dilakukan pegawai DJP dalam pasal 3 kode etik ini merupakan salah satu bentuk dari teori deontologi yang mengedepankan kewajiban dari manusia untuk tindakan yang dibenarkan. Selain itu, lebih terperinci dalam pasal 3 ayat 1 dari kode etik pegawai DJP mewajibkan pegawai untuk saling menghormati terhadap satu sama lain dan juga wajib pajak tanpa pandang bulu dan menerapkan toleransi di dalamnya.

Kewajiban untuk saling menghormati satu sama lain ini mengindikasikan adanya kesesuaian dengan salah satu cabang teori etika yaitu teori moralitas sosial. Teori moralitas sosial mengedepankan pendapat masyarakat terkait benar salahnya suatu tindakan yang salah satunya membenarkan tindakan untuk saling menghormati satu sama lain.

Selain itu, ayat 2 dari pasal ini menekankan profesionalitas dalam bekerja yang merupakan salah satu contoh dari teori kepribadian mulia. Ayat 4 dari pasal ini yang mengharuskan pegawai DJP memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak merupakan salah satu bentuk implementasi dari teori teleologi yang menilai baik buruknya suatu tindakan dari tujuan tindakan tersebut.

Hubungan antara Etika Pegawai Pajak dan Kepatuhan Pajak di Indonesia
Dibuatnya kode etik pegawai DJP sebagai pedoman dan landasan bagi para pegawai pajak dalam menjalankan tugasnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengindikasikan adanya upaya yang jelas dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas instansi DJP.

Kode etik ini dapat membantu DJP meminimalisir kemungkinan-kemungkinan adanya pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi jika diterapkan dengan baik. Salah satu kode etik pegawai pajak yang diemban DJP adalah bekerja secara profesional dan transparan serta akuntabel. Kode etik ini harus mampu diterapkan dengan baik oleh pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kinerja pegawai pajak dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar, seperti tawaran suap dan sebagainya.

Selain itu,bekerja secara transparan juga perlu diterapkan dengan baik, seperti memberikan data terkait alokasi dana pajak di Indonesia. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada instansi pajak di Indonesia akan kembali meningkat seiring berjalannya waktu.

Penerapan kode etik yang baik dalam pelayanan yang diberikan pegawai pajak kepada masyarakat akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan wajib pajak. Hal ini dikarenakan, DJP memiliki banyak fasilitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak, seperti fasilitas pelayanan untuk konsultasi pelayanan perpajakan langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Melalui pelayanan ini, kode etik sangat penting dan menjadi hal yang utama untuk diterapkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Hal ini dikarenakan, secara tidak langsung kesan utama dari wajib pajak terhadap pegawai pajak yang bertugas saat itu akan mempengaruhi kesan terhadap instansi perpajakan secara keseluruhan.

Misalnya, jika saat konsultasi tersebut dilaksanakan, pegawai melayani wajib pajak dengan sopan, menghormati wajib pajak tanpa memandang bulu, dan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kode etik yang berlaku, maka kesan pertama yang akan ditangkap oleh wajib pajak adalah pegawai pajak di Indonesia bertugas dengan baik dan begitu juga sebaliknya.

Penerapan kode etik yang baik dalam pelayanan yang diberikan pegawai pajak terhadap wajib pajak akan membantu meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap instansi perpajakan di Indonesia. Tingkat kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi perpajakan di Indonesia akan membantu mengubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap pajak menjadi positif dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Tingkat Keberhasilan Kode Etik DJP dalam Pelayanan Sampai Saat ini
Sesuai dengan survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan pada tahun 2020 oleh PT Sigma Research Indonesia, Wajib Pajak menyatakan puas atas layanan yang disediakan oleh DJP.

Pada data yang didapatkan indeks kepuasan pelayanan WP sebesar 85%. Layanan Aplikasi Online mendapatkan angka 3,34, layanan tatap muka mendapatkan angka 3,46, dan layanan via saluran lain mendapatkan angka 3,41 sehingga secara total indeks kepuasaan pelayanan WP adalah 3,4 dari skala 4.

Indeks efektivitas penyuluhan diberikan nilai 83,89% yang diambil dari angka penyuluhan tatap muka senilai 84,55% dan penyuluhan onlin 83,61%. Persen efektivitas kehumasan ada pada tingkat 90,77% yang dinilai dari kesadaran terhadap program-program dan juga informasi mengenai perpajakan.

Survei ini diambil dari 45.169 Wajib Pajak dari 352 KPP sekitar Indonesia yang menjadi responden, Dari sejumlah orang tersebut 46,4% adalah WP Orang Pribadi, 48,1% merupakan WP Badan Pusat, dan 5,5% merupakan WP Badan Cabang.

Grafik Indeks Kepuasan Pelayanan menurun tipis sejumlah 0,02 di tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Namun perlu dipertimbangkan bahwa survei yang dilakukan pada tahun 2020 di saat Pandemi Covid-19 berbeda pada metode dan aspek-aspek yang dibandingkan pada tahun-tahun kebelakang.

Kali ini metode yang digunakan adalah pengumpulan data secara dalam jaringan dengan memakai metode penelitian kuantitatif. Sebelum tahun 2020, indeks kepuasan pelayanan stabil meningkat. Tahun 2016 nilai yang didapatkan adalah 3,22.

Pada tahun berikutnya meningkat drastis menjadi 3,37, tahun berikutnya pun juga meningkat menjadi 3,41, dan di tahun 2019 meningkat 0,01 poin menjadi 3,42. Dinilai dari survei ini mengenai indeks kepuasan WP terhadap DJP bisa dikatakan bahwa DJP berhasil dalam menerapkan kode etik dalam pelayanan mereka sampai saat ini.

Daftar Pustaka
Allan. (2021). Sederet Pegawai Pajak Terjerat Korupsi. rri.co.id. Retrieved from :
https://rri.co.id/nasional/hukum/986717/sederet-pegawai-pajak-terjerat-korupsi

Hasil Survei Kepuasan 2020 | Direktorat Jenderal Pajak. (2020). pajak.go.id.
https://www.pajak.go.id/id/hasil-survei-kepuasan-2020

Maiwan, M. (2018). MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN
PANDANGAN. Jurnal Universitas Negeri Jakarta, 193–215. Retrieved from :
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/9093/6204

Ponge, A. (2020). Kisah Gayus Tambunan, Mafia Pajak Divonis 29 Tahun, Harta Disita Rp 74 M
hingga Digugat Cerai Istri. TribunManado.co.id. Retrieved from :
https://manado.tribunnews.com/2020/02/15/kisahgayus-tambunan-mafia-pajak-divonis-29-tahun-harta-disitarp-74-m-hingga-digugat-cerai-istri

Redaksi DDTCNews. (2021). Hasil Survei, Indeks Kepuasan Layanan Pajak Turun Tipis di 2020.
DDTCNews.co.id. Retrieved from : https://news.ddtc.co.id/hasil-survei-indeks-kepuasan-layanan-pajak-turun-tipis-di-2020-33888

Tribunnews. (2021). Ingat Gayus Tambunan? Mafia Pajak yang Dipenjara 29 Tahun, Sang Istri
Menceraikannya. TribunManado.co.id. Retrieved from :
https://manado.tribunnews.com/2021/12/03/ingat-gayus-tambunan-mafia-pajak-yang-dipenjara-29-tahun-sang-istri-menceraikannya

Yosananda, T. (2020, December 28). Etika Pegawai Pajak: Bagaimana Pelayanan yang Harus
Diterima oleh Wajib Pajak? kumparan. https://kumparan.com/thalita-yosananda/etika-pegawai-pajak-bagaimana-pelayanan-yang-harus-diterima-oleh-wajib-pajak-1urZtpeqcYp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here