Kades Sebut Penyegaran, Sekdes Dungkait Tolak Rotasi Jabatan Tanpa Prosedur
Redaksi
25/12/2025 12:54
.
2 min read
Independennews.com | Mamuju — Rencana perombakan atau reshuffle seluruh perangkat Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, memicu polemik internal pemerintahan desa. Kebijakan yang disebut sebagai “penyegaran” oleh kepala desa tersebut justru mendapat penolakan keras dari Sekretaris Desa (Sekdes), karena dinilai tidak transparan dan berpotensi melanggar prosedur.
Kepala Desa Dungkait, Arman, menegaskan bahwa rencana rotasi jabatan bukan merupakan pemberhentian perangkat desa, melainkan pergeseran posisi semata untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pembangunan desa.
“Ini penyegaran. Bukan kemauan saya pribadi, tetapi aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan desa,” ujar Arman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (25/12/2025).
Arman juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang ditetapkan.
“Tidak ada pemberhentian, hanya rolling jabatan. Itu pun masih sebatas wacana karena belum ada Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan,” tambahnya.
Meski demikian, Arman mengakui bahwa sejumlah nama telah disiapkan untuk mengisi posisi tertentu dalam struktur pemerintahan desa.
“Nama untuk posisi A, B, dan C sudah ada. Saya berharap semua pihak dapat menerima, karena ini bukan pencopotan jabatan, melainkan penyegaran,” katanya.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Sekretaris Desa Dungkait, Mariono. Ia secara tegas menolak rencana rotasi tersebut karena dinilai tidak sesuai prosedur serta dilakukan tanpa penjelasan dan dasar yang jelas.
“Saya tidak terima karena tidak pernah diberi penjelasan terkait alasan rotasi jabatan itu,” ujar Mariono saat dihubungi terpisah, Kamis (25/12/2025).
Mariono bahkan menyatakan siap menempuh jalur administratif hingga melibatkan lembaga pengawas negara apabila Surat Keputusan benar-benar diterbitkan.
“Jika SK keluar, saya akan mengajukan keberatan ke kecamatan. Apabila kecamatan mengeluarkan rekomendasi, saya akan melanjutkan ke Dinas PMD hingga ke Ombudsman,” tegasnya.
Ia menilai rencana perombakan tersebut mengabaikan rekam jejak dan dedikasi perangkat desa yang selama ini membangun pemerintahan Desa Dungkait.
“Kami membangun desa ini sejak 2018 dengan kerja keras. Tiba-tiba hendak diganti tanpa alasan yang jelas, itu yang tidak bisa saya terima,” pungkas Mariono.
Hingga berita ini diturunkan, polemik reshuffle perangkat Desa Dungkait masih berlanjut dan berpotensi melebar ke tingkat pemerintahan di atasnya apabila tidak diselesaikan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(mf)
You might also like
