Aliansi Rakyat Sulbar Kembali Gelar Aksi Tolak Tambang Pasir, Ricuh di Depan Kantor Gubernur

Aksi unjuk rasa jilid dua oleh Aliansi Rakyat Sulbar Tolak Tambang Pasir kembali di gelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (9/5/25)

Independennews.com | MAMUJU – Aksi unjuk rasa jilid kedua yang digelar oleh Aliansi Rakyat Sulbar Tambang Pasir kembali mewarnai halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (9/5/2025).

Unjuk rasa yang menolak aktivitas tambang pasir di wilayah Pasangkayu, Karossa, dan Kalukku ini berlangsung ricuh. Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian tak terhindarkan, bahkan sebagian peserta aksi mengalami pukulan di wajah, dan seorang di antaranya diamankan akibat insiden tersebut.

Aksi ini juga diikuti oleh sejumlah warga yang sebelumnya merupakan pendukung Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) saat masa pencalonan. Mereka mengaku kecewa karena SDK dinilai tidak menepati janjinya untuk melakukan audiensi langsung dengan warga yang menolak tambang pasir.

Jenderal Lapangan aksi, Sulkarnain, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap gubernur. Ia menyebut bahwa bukannya berdialog, gubernur justru hanya memberikan ceramah singkat tanpa menanggapi tuntutan massa.

“Kami sangat kecewa, Pak. Kami datang ingin berdialog, tapi malah hanya diberi ceramah tanpa respons, lalu pulang begitu saja,” ujar Sulkarnain.

Ia juga meminta agar pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi dan tertulis sebagai dasar hukum untuk menghentikan aktivitas tambang. Jika tidak, ia khawatir akan muncul konflik sosial di masyarakat.

“Kalau tidak ada surat hukum yang jelas, bisa terjadi konflik horizontal di bawah, Pak. Bisa baku bunuh orang nanti,” tambahnya.

Dalam pernyataan akhirnya, massa aksi mendeklarasikan bahwa Gubernur Suhardi Duka tidak menunjukkan itikad baik terhadap warga. Mereka menilai SDK telah ingkar janji karena sebelumnya sempat mengundang warga untuk audiensi namun tidak menepatinya.

“Jika terjadi konflik di kampung kami, maka Gubernur Sulawesi Barat harus bertanggung jawab,” tegas Sulkarnain.(mf)

You might also like