Warga Desa Ako Desak Kepastian Hukum Sengketa Lahan Sawit, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Independennews.com | PASANGKAYU – Konflik sengketa lahan perkebunan sawit di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), terus menjadi perhatian publik. Masyarakat mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah tegas demi menciptakan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak warga serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Persoalan ini bermula dari klaim sebagian lahan sawit sebagai tanah adat, yang memicu kecemasan di kalangan warga dan memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik horizontal di lapangan.

Salah satu warga Desa Ako, Malik, menyampaikan keresahan masyarakat yang merasa terus hidup dalam ketidakpastian.

Also Read:

Polresta Mamuju Pastikan Kabar Kriminal yang Viral adalah Hoaks: “Tidak Benar, Sudah Kami Cek”

“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Harapan kami, pemerintah turun tangan secara serius agar ada kepastian hukum. Kalau semuanya jelas, kami bisa bekerja dengan tenang, perusahaan pun bisa beroperasi tanpa gangguan,” ungkap Malik, Kamis (28/8/2025).

Senada dengan itu, Taufiq, seorang tokoh pemuda Desa Ako, menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur damai dan musyawarah.

Also Read:

Buronan Begal dan Pemerkosa Kurir Perempuan Tumbang Ditembak Polisi

“Kami tidak menginginkan adanya keributan. Yang kami minta hanyalah kejelasan status lahan agar tidak terjadi kecurigaan atau konflik. Kalau bisa selesai lewat musyawarah terbuka, tentu lebih baik,” ujarnya.

Pemda Siap Jadi Penengah: Komitmen Jalur Hukum dan Musyawarah

Also Read:

Sengketa Tanah Maliaya: Surat Jual Beli Hanya untuk Bantuan Bedah Rumah, Bukan Bukti Kepemilikan

Dari pihak pemerintah daerah, Yasin, selaku perwakilan Pemkab Pasangkayu, menegaskan bahwa pemerintah akan hadir sebagai penengah yang adil dan aktif dalam proses penyelesaian.

“Kami dari pemerintah daerah berkomitmen menjaga kondusivitas. Memang ini persoalan kompleks, tapi solusinya ada di musyawarah terbuka dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang merasa ditinggalkan,” tegas Yasin.

Also Read:

Mahasiswa Duduki Ruang Paripurna DPRD Mamuju, Desak Pernyataan Sikap atas Tragedi Aksi Jakarta

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap langkah yang diambil harus berpihak pada kepentingan bersama, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja,” tambahnya.

Also Read:

Polresta Mamuju Tingkatkan Kasus Dugaan Pengeroyokan di Sky Bar ke Tahap Penyidikan

Harapan Warga: Jangan Korbankan Masyarakat Kecil

Warga berharap kehadiran aktif pemerintah benar-benar mampu memberikan kejelasan dan solusi yang adil. Kekhawatiran terbesar mereka adalah potensi konflik berkepanjangan yang justru bisa merugikan masyarakat kecil.

Also Read:

Tertangkap Basah Jual Barang Curian, Remaja di Karema Diamankan Polisi

“Kami butuh kepastian hukum. Kalau sudah jelas, kami yakin semua bisa selesai baik-baik. Yang penting, jangan sampai rakyat kecil jadi korban,” ungkap Sudirman, seorang petani yang turut hadir dalam pertemuan warga.

Optimisme Menyambut Penyelesaian yang Adil

Also Read:

Polisi Nakal! Oknum AKBP Terjerat Dua Kasus, Kini Dipecat dari Kepolisian

Dengan keterlibatan Pemda dan rencana koordinasi lintas instansi, masyarakat Desa Ako menyambut optimisme bahwa konflik ini bisa segera dituntaskan melalui jalur yang sah. Harapannya, stabilitas kamtibmas tetap terjaga, roda ekonomi desa tidak terganggu, dan masyarakat dapat kembali fokus menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa was-was.(muhammad Fajrin) editor : gusman

Also Read:

Lima ASN Majene Dipanggil Kejati Sulbar Terkait Dugaan Penyalahgunaan APBD