Proyek Kantor Bupati Anambas Tak Rampung, BPK dan Dinas PURR Mesti Terapkan Aturan

0
1058

IndependenNews.com, Anambas — PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG belum juga dapat menyelesaikan pembangunan kantor Bupati Anambas Meskipun telah diberikan penambahan waktu 50 hari kalender. Proyek Pengerjaan Gedung kantor Bupati Anambas ini mestinya sudah selesai ahir tahun 2017 lalu.

informasi yang dihimpun awak media ini, Pembangunan Kantor Bupati tahap III dilakukan perusahaan kontraktor PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG telah mengajukan Addendum perpanjangan masa kerja pada tanggal 26 Desember 2017 lalu. Perpanjangan waktu yang di harapkan telah diberikan Dinas PURR KKA selama 50 hari Kalender yang jatuh tempo 13 Februari 2018. tetapi pekerjaan bangunan kantor buputi tak kunjung rampung.

Ketika dikonfirmasi Muhammad Hatta selaku PPTK  proyek Bangunan Kantor Bupuati membenarkan bahwa pemberian penambahan waktu untuk menyelesaikan proyek Bangunan Kantor Bupati pada tanggal 26 Desember 2017 hingga 13 Februari 2018 .

” yah , benar penambahan waktu 50 hari kalender sudah diberikan kepada  kontrator ,” ucapnya kepada media belum lama ini.


Untuk selanjutnya, Kata Hatta pihaknya belum memberikan rekomendasi atau keputusan terkait kelanjutan pelaksanaan pekerjaan kantor bupati tersebut.

Sebelumnya, Dinas PUPR (KKA) sudah meninjau kondisi dan belum selesai, sementara penambahan waktu 50 hari kerja juga sudah habis.

“untuk sekanjutnya Dinas PURR akan melakukan pembahasan apakah dilanjutkan atau diputus. Tentunya jika di putus atau dilelang kembali ada yang dirugikan yakni 5 persen nilai pemeliharaan akan hangus,”terangnya

Hatta menambahkan, kita melihat bahwa puhak kontraktor masih menunjukkan etikat baik dengan terus mengerjakan oroyek Meskipun masa kontrak pekerjaan sudah jatuh tempo.

Sementara itu, meskipun sudah jelas diketahui bahwa PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tak mampu merampungkan pekerjaannya, walau sudah diberikan penambahan waktu, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) belum memberikan rekomendasi atas keterlambatan pekerjaan.

” BPK mestinya harus menerapkan aturan yang ada, bukan malah memberikan penilaian dengan menyebut pihak kontraktor masih berniat baik untuk menyelesaikan pekerjaan.

Aturannya sudah jelas diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pengadaan barang dan jasa , kegiatan yang bersumber dari APBN addendum penambahan waktu diberikan selama 90 hari kalender sementara kegiatan yang bersumber dari APBD masa tambahan waktu diberikan selama 50 hari kalender.

Meskipun demikian BPK dan Dinas PUPR (KKA) tidak tegas dan masih mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi terkait keterlambatan pekerjaan gedung kantor bupati tersebut.
“BPK dan Dinas PURR KKA sedang diuji ketegasannya.

Menurut informasi, pertimbangan BPK dan Dinas PURR diambil dengan alasan anggaran biaya pemeliharaan dan sisa dari Pagu anggaran, akan hilang dengan kata lain dikembalikan ke kas daerah.

Sementara itu, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarempa Bayannullah mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada BPK dan Dinas PURR KKA, terkait rekomendasi kelanjutan proyek. Dia juga sepakat, jika dihentikan pekerjaan atau putus kontrak.

” namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni apabila dihentikan banyak kerugianya, seperti biaya pemeliharaan akan hilang dan yang menjadi pertimbangan, pembangunan Kantor Bupati akan tertunda lagi.”ujar Hatta

Hatta menambahkan, bila dihentikan niat Pemkab Anambas untuk pindah kantor akan tertunda lagi.” cetusnya Rabu (7/3/18)

Pembangunan Kantor Bupati Oleh PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG mestinya harus dijadikan sebagai barometer atas konsekuensi aturan yang ada. Tidak seperti sekarang ini yang berlaku kepada PT DCC yang terkesan di buai buai.

Berikut informasi Proyek Pengerjaan Kantor Bupati Karimun di Pasir Peti,  Kacamatan Siantan, Kepulauan Anambas

Kegitan : pembangunan kantor bupati
pekerjaan : pembangunan kantor bupati anambas tahap III
nomor kontrak : 01. LU/SP.GBLS.HS/GDG.KNTR-APBD/DPU.PUPRKP.CK/8 2017
dengan pagu anggran 23 milyar
nilai kontrak Rp 21.356.831.524,-
kontraktor pelaksana PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG
kunsultan pengawas PT. BENTAN SONDONG
waktu pelaksanaan : 135 hari kalender
sumber dana : APBD tahun anggaran 2017.

(Firmandani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here