Andar S SH MH Direktur GACD Desak Penegak Hukum Lakukan Penyidikan Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Penyelewengan di Humas DPRD Karimun

0
249

Karimun, independennews.com — Dana Publikasi di Bagian Humas DPRD Karimun berpotensi diselewengkan, Pasalnya menurut penuturan Salah satu Pegawai Humas DPRD Kabupaten Karimun,  mengaku bahwa keuangan DPRD Karimun mewajibkan kepada setiap media yang bekerjasama dengan DPRD, apabila melakukan penagihan jasa publikasi, setiap media diwajibkan menyiapkan 4 Materai untuk satu Item pengihan.

Hal ini diungkapkan Kasubag Humas DPRD Kabupaten Karimun, Bowo kepada tim investigasi Independennews.com, Kamis (13/12/18) di Kantornya dihadapan empat orang bawahannya, Sekitar Pukul 14.30 WIB.

Dijelaskan Bowo, dalam penagihan dana publikasi di bagian Humas DPRD Kabupaten Karimun, setiap Media bila menagih dana publikasi wajib menyiapkan 4 Materai.

Empat materai tersebut, Kata Bowo , Materai Pertama untuk tanda tangan Perjanjian, Materai Kedua untuk Berita Acara penagihan, Materai ketiga Kwitansi Asli dan Materai Keempat Kwitansi Asli.

Jadi dalam setiap penagihan pada satu item, media wajib menyiapkan 2 Kwitansi Asli yang sudah dibubuhkan materai 6000, cap dan tanda tangan sipenagih, Contoh kata Bowo, meskipun dengan nilai tagihan
Rp 1.000.000 atau Rp 15.000.000, Rp 30.000.000, media yang menagih dana tersebut wajib menyiapkan dua kwitansi asli dengan membubuhkan materai, dan Cap tanda tangan sipenagih.

Menurutnya, Kedua kwitansi tersebut akan digunakan jadi bukti di Keuangan DPRD Karimun dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

” Satu kwitansi untuk bukti pertinggal di Keuangan DPRD Kabupaten Karimun, sementara Kwitansi yang satunnya lagi bukti di BUD.” terangnya

Sementara itu, dua materai lainnya, ungkap Bowo, digunakan untuk perjanjian kerjasama dan berita acara penagihan.

” Jadi setiap penagiahan wajib membawa empat materai untuk dokumen kita,” Ucap Bowo yang mengaku baru dua Tahun mengelola Anggaran Publikasi di Humas DPRD Kabupaten Karimun

Bowo menambahkan, Bahwa dana Publikasi yang di kelolanya belum cukup, “hanya sebesar Rp 1.1 Milliar, kemudian berselang 10 menit pembicaraan , Bowo kembali mengatakan Rp 1.2 Miliar Saja , selanjutnya beselang 10 kemudian Bowo ungkapkan Dana Publikasi Rp 1.3 Miliar, Hal itu diucapan Bowo sebelum awak media ini meninggalkan ruangan Humas.

” Anggaran Publikasi Humas DPRD Karimun Rp 1.3 Miliar Rupiah untuk tahun 2018, Dana dibagi untuk 21 Media.” Ucapnya

Anehnya, ketika diminta daftar nama media yang bekerjasama di bagian Humas DPRD Kabupaten Karimun, Bowo menolak untuk memberikan daftar media yang bekerja sama dengan Humas DPRD Karimun.

Terkait sistim penagihan yang diterapkan Humas DPRD Kabupaten Karimun, Direktur Excekutif Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar M Situmorang, SH angkat bicara.

Menurut Andar, cara penagihan atau sistim seperti itu adalah penyimpangan, itu diluar kepatutan dan kewajaran Aparatur Sipil Negara yang melakukan.

” ASN tersebut telah melakukan penyalaggunaan wewenang dan jabatan atau kejahatan jabatan yang melanggar dan diancam pasal 421 kuhp dipidana 4 tahun penjara,” tulis Andar melalui WA yang diterima Redaksi independennews.com, Kamis (13/12/18)

Lanjut Andar, Selaku Direktur Excekutif Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) meminta kapolres, Kapolda, Kajari Kajati untuk sesegera mungkin melakukan penyidikan terhadap kejahatan jabatan tsb.

” Jika dugaan penyalahgunaan Jabatan dan dugaan penyelewengan Dana Publikasi di DPRD Karimun tidak segera dilakukan penyidikan, maka memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ambil alih lakukan penyelidikan Atas manipulasi tersebut.” desaknya

Andar menambahkan, ini administrasi aneh namanya, dengan mengharuskan atau  diwajibkan setiap media melampirkan 2 Kwitansi  Asli dengan Materai ditandatangan dan distempel.

” Aneh tapi nyata, setahu saya pencairan dana Hingga Puluhan Miliar pun hanya dibutuhkan  satu Kwitansi Asli dan Satu Materai 6000.” cetusnya.

(Tim/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.