Pemprov Sumut Sidak Kilang Padi, Ini Penyebab Harga Padi Naik

0
146

IndependenNews.com, Medan | Pemprov Sumut bersama Bank Indonesia, Satgas Pangan dan Bulog berupaya keras mencari benang merah penyebab naiknya harga beras di pasaran.

Hal itu dilakukan dengan meninjau langsung beberapa kilang-kilang padi yang ada di Sumut. Saat ini pemeriksaan dilaksanakan di dua kilang padi yang terletak di Kabupaten Deliserdang dan hasilnya diketahui, faktanya kedua kilang padi itu kesulitan mendapatkan gabah.

Salah satu penyebabnya karena curah hujan tinggi hingga terjadi banjir akibatnya gagal panen pun melanda yang berpengaruh terhadap gagal panen yang dialami para petani.

“Permasalahannya beruntun, cuaca ekstrem, banjir juga sehingga mempengaruhi produksi dan kuantitas panen,” kata Poppy M Hutagalung Kabiro Perekonomian Pemprovsu, usai meninjau kilang padi di Desa Punden Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Rabu (4/10).

Menurut Poppy, saat ini kondisinya sudah mulai membaik setelah langkah yang diambil pemerintah mengintervensi harga dan juga masuknya masa panen.

“Dari dua kilang yang kita datangi harga gabah sudah turun ke angka Rp. 5.800 per Kg, di bulan Juli sampai September itu sampai Rp.7.000, sehingga mau tidak mau beras juga naik, kita harap tetap stabil karena sebentar lagi akan ada hari besar,” kata Poppy.

Salah satu pengusaha kilang di Punden Rejo, Hadi mengatakan akibat banjir dan kegagalan panen kilang-kilang padi berebut gabah karena harus memenuhi permintaan pelanggannya.

“Rebutan, jadi petani menjual gabahnya ke kilang yang berani pasang harga paling tinggi, kalau kita tidak beli pelanggan kita bisa marah, pindah ke kilang lainnya, mau tidak mau kita harus ikut menaikkan harga,” kata Hadi.

Dijelaskannya lagi, walau ini banyak menguntungkan petani, Hadi berharap kondisi seperti ini tidak terulang lagi karena akan memberatkan konsumen.

“Kami berharap harga gabah stabil kayak dulu, karena waktu langka kami juga banyak mengalami kerugian, ongkos produksinya gak nutup,” kata Hadi lagi.

Sementara itu, Sekretaris DPP ESDM Yosi Sukmono mengatakan untuk mengantisipasi hal ini terjadi diperlukan komunikasi yang kuat antara pemerintah, lembaga, petani dan pelaku usaha. Sehingga bisa diantisipasi sesegera mungkin sebelum berdampak besar ke masyarakat.

“Pemprov Sumut akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis, kita harus solid lintas sektor termasuk KPPU, BI, Satgas Pangan, Bulog, petani dan pelaku usaha, ketika ada sesuatu yang kurang beres di sana, apa yang harus kita lakukan, kita bincangkan dan kita lakukan langkah bersama,” kata Yosi. (tbs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here