Aksi Okupasi Pengosongan Paksa Pedagang oleh Kodam I B/B, Kuasa Hukum Ali Hanafiah Matondang Sebut Langgar UU HAM

0
170

 

MEDAN, Aksi okupasi pengosongan paksa warung dagangang yang sekaligus menjadi tempat tinggal para pedagang, Kamis (12/11) kemarin, menuai berbagai protes.

Kuasa Hukum para pedagang dan pemilik lahan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, M.Ali Hanafiah Matondang, SH, MH, saat menggelar konferensi Pers terkait tindakan brutal pihak Kodam I B/B, di Kantor LBH Medan, Jln.Kesawan, Medan, Jum’at (12/11) kemarin.

Dalam konferensi Pers tersebut, hadir para pedagang dan pemilik lahan, serta rekan media dari berbagai media cetak dan online.

Menurut, M.Ali, tindakkan refresif jajaran Kodam I B/B yang melibatkan Yon Arhanuds Binjai, Kodim 0203 Langkat tersebut dinilai telah merampas hak usaha dan kehidupan pedagang. Sehingga Kodam I B/B beserta jajarannya telah melanggar Undang Undang dan HAM.

Apalagi, pihak Kodam I B/B yang dimotori Staf Hukum Kodam, Mayor H.P.Butar Butar, tidak bisa menunjukkan bukti alas hak kepemilikan lahan sebagaimana yang diklaim pihak Kodam selama ini.

Apa yang dilakukan Kodam I B/B, Kodim 0203 Langkat beserta jajarannya, kata M.Ali Hanafiah Matondang, SH, MH telah mencederai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Kodam juga dinilai telah melanggar HAM. Karena sewaktu melakukan upaya perampasan barang-barang dagangan dan barang-barang pribadi pedagang tanpa dilengkapi dengan surat putusan sita dari pengadilan. Sehingga selaku Kuasa Hukum pemilik lahan dan para pedagang, pihaknya akan melakukan upaya hukum serta melaporkan tindakan semena-mena pihak Kodam ke Komnas HAM,” ujar Ali.

Bukan pihak Kodam saja yang kita laporkan, tambahnya, tapi juga pihak PLN, PDAM Binjai serta Pemko Binjai, juga menjadi pihak yang dilaporkan.

“Selain Kodam dan jajarannya, kita juga akan melaporkan PLN. Karena, para pedagang yang tidak pernah menunggak pembayaran karena memakai meteran pra bayar (token) turut dicabut. Begitu juga dengan pihak PDAM Tirtasari Binjai, juga mencabut pipa aliran air. Meski PLN dan PDAM tidak mengantongi alas hak lahan sebagaimana yang diklaim pihak Kodam, mereka turut membantu melakukan pengrusakan dan pencurian meteran. Mereka semua seolah dengan sengaja membuat kehidupan para pedagang menderita dan tidak bisa tinggal di lokasi usaha mereka,” tegasnya.

M.Ali juga menegaskan, pihak pengelola dan pemilik lahan, Sudarmaji, yang telah diganti rugi oleh Kartono, telah memiliki alas hak lahan yang diklaim milik Kodam, berupa alas hak SK Gubernur Sumut, Nomor : 7/HM/LR/1969.

“Selain telah memiliki alas hak SK Gubernur Sumut, pemilik lahan klien kami juga memiliki bukti Surat Keterangan yang ditandatangani Panglima Kodam I B/B, Mayjen Winston P Simanjuntak, S.I.P, M.Si, yang menerangkan bahwa lahan seluas 3.750 m2 di Jln.Soekarno-Hatta, Kel.Timbang Langkat, Kota Binjai eks milik PTPN II yang pernah dikuasai Kodam I B/B sejak 1959, aset/objek lahan tersebut bukan milik TNI AD c/q Kodam I B/B dan tidak terdaftar dalam buku inventaris Kodam I B/B. Surat Pangdam itu dibuat tanggal 20 Januari 2015,” tegasnya.

Ali juga menganggap pihak Kodam I B/B dan jajarannya melakukan kejahatan pidana. Sebab, sampai saat ini, pihak kodam tidak memberikan catatan barang-barang apa saja milik pedagang yang mereka angkut.

“Kita sama sekali gak dikasih catatan barang-barang apa saja yang mereka ambil dan berapa jumlahnya. Jadi sama saja pihak Kodam melakukan perampasan barang-barang milik pedagang dan pengerusakan,” ujarnya.{*}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here