Menyasar Pajak Orang Kaya: Sudah Siapkah Indonesia?

0
109
Foto: Ilustrasi gambar mengejar pajak orang kaya (Sumber: Calmatters.org)

Penulis: Muhamad Iqbal Nurrasyid, Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

IndependenNews.com | Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat penerimaan pajak Indonesia menjadi menurun. Turunnya penerimaan pajak sebagai pendanaan negara yang paling fundamental mengakibatkan perekonomian negeri ini menjadi hilang kendali dan mengalami resesi sehingga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diperparah dengan adanya fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan basis pajak dan tax ratio yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang di ASEAN lainnya (World Bank, 2020). Menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkanlah penyesuaian sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian Indonesia agar lebih sehat, adil, dan kompetitif. Pada umumnya, penyesuaian ini dilakukan dengan melakukan reformasi perpajakan melalui perubahan UU pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakannya (Gunadi, 2021).

Pada Bulan Oktober lalu, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi pajak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana salah satu yang menjadi bahasannya adalah terkait perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi menjadi 35% bagi WPOP berpenghasilan di atas Rp5 miliar dalam setahunnya yang berlaku mulai tahun 2022. Kebijakan baru ini merupakan buah dari usulan World Bank dan OECD yang menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menambah lapisan tarif pajak PPh OP dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan ketimpangan sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil (DDTC, 2020). Jika ditelaah lebih lanjut, kebijakan penambahan tax bracket PPh OP merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali lebih dalam potensi pajak penghasilan dari orang-orang kaya atau High Wealth Individual (HWI). Hal ini juga bermodal dari fakta bahwa Indonesia sebagai negara Ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, sehingga pemerintah dapat melakukan ekstentifikasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor yang belum tergali secara optimal. Misalnya dari sektor High Wealth Individual (HWI) atau memajaki orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi.

Namun, memajaki orang kaya termasuk dalam kategori hard to tax, sehingga pada pelaksanaannya upaya pemajakan kepada HWI memiliki tantangan tersendiri (International Monetary Fund, 2015). Lantas tantangan apa yang akan dihadapi Indonesia ketika akan memajaki orang kaya? Apa saja yang perlu diperhatikan? Berikut ini kami akan memaparkan beberapa tantangan beserta strategi kebijakan Indonesia dalam memajaki HWI agar kebijakan yang dilakukan tidak hanya sekadar exist, namun juga benar-benar menjaring para HWI melalui kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tantangan Kebijakan Memajaki HWI di Indonesia
Meskipun akan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan lebih memperhatikan keadilan, penerapan kebijakan ini tentunya juga tidak mudah dan memiliki tantangan serta implikasinya sendiri. Ketika pemerintah akan menaikan tarif tax bracket ini, tentunya sasarannya adalah Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tinggi. Akan tetapi, potensi sumber penerimaan yang diterima dari orang kaya atau HWI ini cenderung bukan dari lingkup penghasilan yang dikenakan tarif progresif. Melainkan kebanyakan dari mereka penghasilannya diperoleh dari penghasilan pasif seperti dividen, royalti, atau bunga yang mana hal ini sudah dikenakan PPh Final (Kristiaji, 2020). Tentunya, dengan penghasilan yang diperoleh dari passive income ini sudah memiliki struktur atau skema penghasilannya sendiri, sehingga tidak masuk ke dalam komponen penghitungan tarif progresif 35% nantinya. Pendapat ini juga dikemukakan dari OECD (2014) bahwa semakin kaya seseorang, maka cenderung semakin besar proporsi penghasilannya dari modal atau passive income (Vissaro, 2021).

Selain itu, hal ini diperkuat dari adanya fakta bahwa selama masa krisis pandemi ini, satu-satunya penerimaan pajak yang tidak mengalami defisit hanyalah Pajak dari PPh OP Pasal 25/29 non-karyawan yang tumbuh sebesar 1,97% di tahun 2020 (Kemenkeu, 2020). Hal ini menandakan bahwa pihak yang paling relatif tidak terdampak pandemi ini adalah mereka yang membayarkan pajak PPh 25/29 yang didominasi oleh para pemilik usaha, profesi tertentu, serta orang kaya. Sebelum ada pandemi pun, pertumbuhan pajak ini bisa mencapai hingga 15-20% per tahunnya. Namun, sayangnya pajak 25/29 non-karyawan ini hanya 1% kontribusinya dari 14% kontribusi penerimaan PPh OP (Vissaro, 2021). Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu tantangan Pemerintah Indonesia dalam memajaki HWI atau orang-orang kaya yang penghasilannya belum dipajaki secara optimal.

Kemudian, pengenaan pajak bagi HWI ini dapat dikatakan cukup sulit untuk dikenakan karena masih banyak keterbatasan informasi dan data. Disamping itu, seorang HWI dengan berbagai keunggulan ekonomi dan kelas sosialnya, akan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan konsultan pajak, konsultan keuangan, ataupun pengacara terbaik yang dapat membantunya melakukan perencanaan pajak. Oleh karenanya, dikhawatirkan solusi yang ditawarkan oleh konsultan pajaknya akan mengarahkan kepada hal-hal yang dapat merugikan kekayaan negara seperti dengan mengalihkan kekayaan ke negara tarif pajak rendah atau bahkan dengan penggelapan pajak.

Selanjutnya, dengan adanya peraturan penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% pada tahun 2022, hal ini dapat mengindikasikan adanya perencanaan pajak seperti profit shifting, yaitu para pemilik perusahaan akan merealokasi penghasilannya dalam bentuk penghasilan lainnya pada perusahaan badan yang tarifnya sangat jauh jika dibandingkan dengan tarif PPh OP yang nantinya akan terkena tarif 35% (Vissaro, 2021).

Lalu, jika kita melihat kepada sisi yang lebih fundamental, tantangan juga muncul dari sisi literasi pajak masyarakat Indonesia sendiri. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum melek dengan pajak, sehingga dalam hal ini pemerintah harus bisa melihat akseptabilitas masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif progresif ini walaupun mereka secara realitanya tidak merasakan tarif tersebut (Kristiaji, 2020). Dengan demikian, akuntabilitas dari pemerintah patut dipertanyakan ketika akan menetapkan kebijakan ini.

Strategi Kebijakan dalam Memajaki HWI

Pengkategorian HWI sebagai subjek pajak “hard to tax” bukanlah sebuah label semata. Berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi mulai dari kompleksitas pendapatannya sehingga menyebabkan pemerintah harus memikirkan kebijakan yang paling tepat dalam memajaki HWI. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan atas kebijakan penambahan lapisan tarif PPh OP sebagai upaya untuk memajaki para HWI adalah dengan melakukan peninjauan ulang terkait struktur dan skema PPh Final terutama pada penghasilan modal karena hal ini merupakan sumber penghasilan utama bagi para HWI. Kemudian, pemerintah diharapkan untuk lebih memperluas sistem administrasi perpajakan dan mendorong sistem digitalisasi perpajakan agar penggalian pajak dari orang kaya ini dapat berjalan dengan lebih optimal. Serta yang tak kalah penting adalah perlunya dilakukan sosialisasi dan kajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan semua sektor dari setiap bidang yang terlibat. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan yang dilakukan dapat menjaring para HWI melalui kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pula terhadap penerimaan negara.

Referensi:

DDTC. (2020, Juli 16). World Bank Usulkan Indonesia Revisi Skema Tarif PPh Orang Pribadi. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/world-bank-usulkan-indonesia-revisi-skema-tarif-pph-orang-pribadi-22401?page_y=2735.333251953125

Gunadi. (2021). Webinar RUU KUP: Implikasi Draf RUU KUP 2021 (Studi Kasus Perusahaan Pembiayaan). Jakarta: Tax Centre UI.

International Monetary Fund. (2015). Current Challenges in Revenue Mobilization Improving Tax Compliance 2015. Retrieved from IMF Policy Papers: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/020215a.pdf

Kemenkeu. (2020, Oktober 21). Wah, Hanya Penerimaan PPh OP Nonkaryawan yang Tidak Minus. Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/wah-hanya-penerimaan-pph-op-nonkaryawan-yang-tidak-minus-24925?page_y=0

Kristiaji, B. (2020, Juli 21). Podtax Eps 1: Gimana Kalau Tarif Pajak Orang Pribadi Naik. Retrieved from Channel Youtube DDTC Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=RBvk4CPIj_I&t=773s

Vissaro, D. (2021, Juni 23). Podtax Eps 49: Meningkatkan Kontribusi PPh OP lewat Penyesuaian Tax Bracket. Retrieved from Channel Youtube DDTC Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=r7kVYgEIaME

World Bank. (2020). Bank Dunia: Rasio Pajak Indonesia Paling Rendah di Antara Negara Berkembang. Jakarta: Bisnis.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here