Menilik Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Kasus Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia

0
171
Foto: Konferensi Pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Sumber: Kemenkeu)

Penulis: Amanda Anindita Putri, Farhan Farras Supangkat, Maharani Nur Zahra, Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

IndependenNews.com | Tak dapat dipungkiri, pada setiap lingkup kehidupan manusia terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi dalam melakukan setiap tindakan. Nilai dan norma tersebut biasa kita kenal dengan sebutan “etika”. Tentunya etika juga menjadi sesuatu yang penting dalam lingkup dunia kerja. Biasanya sekumpulan etika tertentu akan dikemas dalam bentuk aturan tertulis yang disebut sebagai kode etik profesi. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota profesi dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, yang memiliki kode etik profesi ialah organisasi profesi yang bersifat nasional, salah satunya adalah Akuntan Publik. Di dalam Kode Etik Akuntan Publik terdapat lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Lima prinsip dasar tersebut antara lain, (1) integritas, (2) objektivitas, (3) kompetensi dan kehati-hatian profesional, (4) kerahasiaan, dan (5) perilaku profesional. Kode etik tersebut diharapkan untuk selalu diterapkan oleh Akuntan Publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Namun, kasus-kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik masih sering ditemui, baik luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu kasus yang cukup terkenal yaitu melibatkan perusahaan telekomunikasi Worldcom di AS dan KAP Arthur Andersen. Selain kasus Worldcom tersebut di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus pelanggaran kode etik akuntan publik seperti kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono yang terjadi pada tahun 2001 silam. Kasus yang belum lama ini terjadi adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan perusahaan maskapai terbesar di Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia dan di dalamnya menyeret KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & rekan selaku auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut.

Pada Jumat, 28 Juni 2019 hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018 diumumkan. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Garuda Indonesia. Akhirnya, Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh Kemenkeu, OJK, dan BEI. Selain Garuda, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018 juga dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dijatuhi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikirimkan Peringatan Tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017.

Sebelum penetapan sanksi tersebut, kasus ini telah melewati proses yang cukup panjang. Perkara ini diawali pada 24 April 2019 saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat itu, dua komisaris PT. Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 karena mereka menganggap terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Pasalnya, laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau equal dengan Rp11,33 miliar. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017, dimana PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Setelah itu, diadakan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Pada 8 Mei 2019, Mahata Aero Teknologi (MAT) akhirnya membuka suara akibat terseret juga dalam kasus ini. MAT menjelaskan bahwa mereka melaksanakan kerja sama dengan PT Garuda Indonesia terkait layanan konektivitas. Pihak MAT mencatatkan utang sebesar USD239 juta karena belum melakukan pembayaran kepada Garuda Indonesia, sedangkan pihak Garuda Indonesia mencatat kerja sama tersebut pada akun pendapatan. Sehubungan dengan hal ini terlihat jelas adanya penyusupan kepentingan oleh Garuda Indonesia untuk meningkatkan labanya. Pasalnya, jika kontrak tersebut tidak dicatat dalam akun pendapatan, maka maskapai tersebut harus mencatatkan rugi sebesar USD244 juta.

Dapat disinyalir bahwa kepentingan ini didukung oleh kelalaian audit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea lantaran pencatatan terhadap transaksi tersebut dinilai tidak wajar. Seharusnya nilai transaksi yang berlaku untuk 15 tahun ke depan tidak boleh dicatat dalam akun pendapatan lain-lain pada tahun pertama. Namun, menurut auditor, laporan keuangan PT Garuda Indonesia tersebut telah disajikan secara wajar.

Menurut Kemenkeu, terdapat tiga kelalaian Akuntan Publik Kasner Sirumapea yang dapat dianalisis sebagai bagian dari pelanggaran kode etik. Pertama, akuntan publik tersebut belum menilai secara tepat substansi transaksi untuk perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Atas hal tersebut, Akuntan Publik Kasner Sirumapea melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai substansi transaksi perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Seharusnya, akuntan publik terkait harus menjalankan tugasnya secara profesional, hati-hati terhadap prosedur teknis, dan cermat sehingga dianggap telah melanggar Standar Audit (SA) 500. Ketiga, akuntan publik belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan akuntansi dan dalam hal ini telah melanggar Standar Audit (SA) 560.

Mengingat pentingnya kode etik profesi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea sangat tidak profesional dan sungguh disayangkan. Akuntan publik sudah sepatutnya memahami dan senantiasa melandaskan lima konsep standar audit yang terdiri dari independensi, kehati-hatian, etika perilaku, bukti, dan pengungkapan yang wajar dalam setiap pekerjaannya. Akuntan publik harus bebas dari pengaruh pihak lain agar hasil auditnya objektif dan independen. Apabila ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang diaudit, akuntan publik harus segera mengungkapkannya.

Selanjutnya pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) harus melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Mutu. Hal yang dapat dilakukan oleh KAP adalah dengan mengadakan program pelatihan yang berkualitas bagi pekerjanya. Selain itu, perlu diadakan juga sosialisasi mengenai besarnya risiko kerugian bagi KAP itu sendiri dan publik akibat audit fraud. Dengan perbaikan ini diharapkan akuntan publik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kualitas atas jasa audit yang diberikan untuk masyarakat dapat meningkat dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya.

Tak hanya itu, urgensi terhadap peningkatan pengawasan secara berkala terhadap KAP dan akuntan publik oleh OJK juga menjadi krusial guna menghindari pengulangan kasus serupa di masa mendatang. Pengawasan ini harus dibarengi dengan penguatan law enforcement serta pemberian sanksi yang sepadan bagi pelanggar. Hal ini dapat menjadi lesson learn bagi Akuntan Publik dan KAP lain agar mengerjakan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here