Masyarakat Cemaskan Penggusuran, Anggaran PJN Simpang Barelang Capai Rp36 Triliun? Adakah Konpensasi Warga

0
200

Independennews.com, Batam – Sejumlah masyarakat kota Batam secara khusus warga yang bermukim disekitar pelebaran jalan simpang barelang mempertanyakan terkait besaran anggaran biaya ganti rugi mereka yang terkena dampak Pembangunan Jalan Nasional Simpang Barelang.

Mereka menilai pembangunan proyek Jalan Nasional simpang Barelang tersebut telah mempengaruhi kehidupan mereka karena setiap hari mereka selalu was-was dan kuwatir, oleh surat peringatan yang mereka terima dari Tim Terpadu Kota Batam.

Kelompok yang terimbas atas pembangunan Jalan Nasioanal Simpang Barelang, yakni Masyarakat Kampung Tua Tembesi, Pedagang Kaki Lima, dan Kelompok Budidaya Ikan Tawar Saroha.

Kelompok budi daya ikan tawar Saroho juga terimbas dari pembangunan Jalan Nasional Simoang Barelang.

Bendahara Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan), Lilis Pardosi mengaku sudah menerima surat peringatan ketiga (SP-3) dari Tim Terpadu Kota Batam akan dilakukannya penggusuran. Ia merasa khawatir dengan nasib kolam ikan mereka yang merupakan satu-satunya sumber mata pencarian keluarga.

“Kami sudah menerima Surat Peringatan (SP) dari Tim Terpadu Kota Batam untuk Pengosongan rumah, dan isi kolam, kami bingung mau kemana, karena belum juga ada yang namanya konpensasi, kami mau pindah kemana, sementara bibit ikan Gurame 6000 ekor,. Ikan Nila dan Ikan Jahir 25.000 ekor sudah kami tabur, sementara kami diharuskan untuk mengosongkan kolam dan mengosongkan isi rumah sehingga kami bingung sekali,” tutur ibu Lilis Pardosi selaku bendahara Pokdakan Budidaya Ikan Tawar Saroha Simpang Barelang, kepada Independennews,com Jumat (28/5/21) di Lokasi Kolam Pokdakan Saroha Simpang Barelang

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat yang terdampak penggusuran, mereka mengatakan bahwa besaran anggaran yang dikeluarkan untuk proyek pembangunan jalan Nasional Simpang Barelang tersebut mencapai hingga 36 Triliun.

“Kabarnya biaya yang dikeluarkan dari dana APBN untuk pembangunan jalan Nasional Simpang Barelang mencapai Rp36 Triliun, apa tidak ada biaya kompensasi untuk masyarakat yang terdampak dari pembangunan jalan Nasional yang menelan anggaran puluhan trliunan itu,” ungkap salah seorang warga yang terkena penggusuran yang tidak mau namanya di publikasikan.

Masyarakat disana yang terdampak pembangunan Jalan Nasional Simpamg Barelang, hanya meminta ganti rugi dari bangunan rumah, kios dan budidaya ikan tawar, yang sudah usahakan dan mereka tempati bertahun-tahun lamanya.

“Untuk pembangunan kami sangat mendukung. Tapi kami juga perlu menyambung hidup, seharusnya pemerintah mencari lokasi yang baru untuk melanjutkan budidaya ikan yang ada saat ini,”ujarnya

Mereka juga mempertanyakan tentang realisasi dari janji Bapak Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa akan memberikan ganti rugi jika lahan masyarakat terkena dampak penggusuran karena pembangunan.

“Padahal bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan jelas mengatakan apabila ada pembangunan infrastruktur yang mengenai lahan masyarakat harus memberikan ganti rugi yang menguntungkan masyarakat, bukan malah memberatkan,” pungkas salah seorang warga lainya terkena dampak pembangunan jalan.

Lantas rumor yang beredar terkait besar anggaran pembangunan jalan nasional simpang Barelang senilai Rp36 Triliun ini juga masih menjadi misteri di tengah masa pandemi yang serba-serbi sulit ini.

Terlebih Kepala satker PJN, Bapak Zul yang juga sulit untuk ditemui dalam mendapatkan informasi besar pagu yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini untuk pembangunan jalan nasional simpang Barelang.

Hal ini tentunya menciptakan rasa cemas dan trauma kepada masyarakat. Lantas kepada siapa masyarakat harus mengadu? (Red/SOP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here