Tanpa Surat Pemberhentian, Relawan Dapur MBG Datangi Kantor SPPG: Baru Empat Hari Bekerja Sudah Diminta Berhenti
Redaksi
04/05/2026 21:56
.
3 min read
Independennews.com | Batam – Kekecewaan mendalam dirasakan puluhan tenaga relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam setelah mendadak diberhentikan tanpa surat pemberitahuan resmi.
Merasa nasib mereka digantung tanpa kepastian, sejumlah relawan pada Senin (4/5/2026) mendatangi Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mitra Yayasan Kundur Muliana Sejahtera yang beralamat di Kavling Mandiri Blok E Nomor 45, Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam.
Kedatangan para relawan tersebut bertujuan meminta penjelasan langsung terkait kelanjutan status mereka sebagai tenaga relawan dapur MBG yang sebelumnya telah direkrut dan mulai bekerja sejak awal operasional dapur berjalan.
Suasana haru sempat mewarnai pertemuan itu. Beberapa ibu rumah tangga yang menggantungkan harapan tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut mengaku terpukul karena mendadak diminta berhenti tanpa adanya surat pemecatan maupun pemberitahuan tertulis.
“Kami ada belasan orang yang diberhentikan dari dapur MBG ini. Padahal kami direkrut sejak awal dapur ini beroperasi. Kami sudah bekerja, sudah diterima, dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan soal usia ataupun pekerjaan kami,” ujar salah seorang relawan berinisial NS, didampingi Ketua RW 12, Lazim Martua Hutagalung.
NS menuturkan, pekerjaan sebagai relawan dapur MBG sangat berarti bagi dirinya dan sejumlah ibu lainnya karena menjadi salah satu sumber harapan untuk membantu ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, di tengah kondisi kebutuhan keluarga yang terus meningkat, kesempatan bekerja di dapur MBG sempat menjadi angin segar, apalagi anaknya masih menjalani pendidikan di bangku kuliah.
“Hanya empat hari kami jalani sebagai relawan. Awalnya saya sangat senang karena merasa masih dipercaya bekerja. Bisa sedikit membantu ekonomi keluarga. Saya butuh pekerjaan ini untuk meringankan biaya sekolah anak,” ungkap NS dengan mata berkaca-kaca.
Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG tersebut berada tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga para warga sekitar sangat berharap dapat dilibatkan sebagai tenaga relawan.
“Kami ini warga sekitar dapur MBG. Kami pikir kalau ada program seperti ini, masyarakat sekitar juga bisa diberdayakan. Jadi kami sangat berharap pihak SPPG menerima kami kembali bekerja di sini,” ucapnya lirih.
Kedatangan para relawan ini turut mendapat pendampingan dari perangkat lingkungan setempat. Ketua RW 12 Lazim Martua Hutagalung mengatakan, dirinya hadir untuk membantu memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pihak pengelola agar persoalan tidak berlarut-larut.
Menurut Lazim, para relawan hanya meminta kejelasan dan perlakuan yang lebih manusiawi, sebab pemberhentian mendadak tanpa penjelasan tertulis tentu menimbulkan beban psikologis bagi warga yang menggantungkan harapan pada pekerjaan tersebut.
“Warga hanya ingin ada kepastian. Kalau memang ada aturan, sampaikan secara jelas. Jangan sampai mereka sudah bekerja, sudah berharap, lalu tiba-tiba diberhentikan tanpa penjelasan resmi,” katanya.
Sementara itu, Kepala SPPG, Doni Indrawan, didampingi Ketua Yayasan Kundur Muliana Sejahtera, Yeremias Manurung, menjelaskan bahwa pemberhentian relawan tersebut menurut pihaknya telah melalui tahapan sesuai petunjuk teknis yang berlaku di lingkungan SPPG.
“Pihak SPPG sudah melalui proses dalam pemberhentian tersebut. Semua SPPG menerapkan aturan yang ada, jadi bukan hanya di tempat kami saja,” ujar Doni.
Ia menyebutkan bahwa salah satu ketentuan dalam perekrutan tenaga relawan adalah batas usia antara 18 hingga 50 tahun.
Meski demikian, Doni berjanji persoalan ini akan dibahas kembali dalam rapat internal bersama pihak yayasan untuk mencari solusi terbaik.
“Kami akan rapat terlebih dahulu. Setelah itu nanti kami informasikan hasilnya kepada ibu-ibu. Ke depan kami juga akan membangun komunikasi lebih baik dengan pihak RT dan RW setempat,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis yang sejatinya diharapkan membawa manfaat sosial bagi masyarakat bawah kini justru memunculkan keluhan dari warga sekitar yang merasa belum mendapatkan kepastian perlindungan sebagai tenaga relawan.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak, transparan, dan mengedepankan nilai kemanusiaan, agar program sosial pemerintah tidak justru meninggalkan luka bagi warga yang sejak awal ikut mendukung keberadaannya.
(RED)
Also Read:
You might also like
