Komisi I DPRD NTT Tegaskan Sikap Kawal Kasus Pembunuhan di TMP Kalibata
Redaksi
24/12/2025 16:54
.
3 min read
Independennews.com | NTT – Kekecewaan mendalam menyelimuti massa Aliansi Pencari Keadilan setelah gagal bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur NTT, Selasa (23/12) siang. Merasa aspirasinya diabaikan, massa aksi memutuskan bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi NTT untuk menuntut perhatian dan sikap tegas wakil rakyat.
Sejak tiba di Kantor Gubernur sekitar pukul 15.30 WITA, massa menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka berharap dapat menyerahkan langsung surat permohonan kepada Gubernur NTT agar Pemerintah Provinsi membentuk Tim Khusus (Timsus) guna mengawal penanganan kasus pembunuhan dua warga NTT di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Harapan tersebut pupus setelah massa hanya diminta beraudiensi dengan Asisten Pemerintah Provinsi NTT—tawaran yang ditolak mentah-mentah. Penolakan itu memicu kemarahan dan kekecewaan, karena massa menilai persoalan yang diperjuangkan menyangkut nyawa dan keadilan kemanusiaan.
Also Read:
Juru bicara GARDA TRIPLE X Flobamora sekaligus Ketua GENG SOLO, Kristianto Yen Oni, menyampaikan ultimatum terbuka kepada Gubernur NTT dengan nada tegas.
“Kami datang bukan untuk bertemu perwakilan. Ini soal nyawa manusia. Jika hari ini Gubernur tidak mau menemui kami, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar setelah Natal. Jangan anggap enteng persoalan kemanusiaan ini,” tegas Kristianto.
Merasa tidak dihargai, massa aksi meninggalkan Kantor Gubernur dengan pengawalan aparat kepolisian dan bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi NTT. Sepanjang perjalanan, tuntutan agar negara hadir dan keadilan ditegakkan terus digaungkan.
Setibanya di Kantor DPRD Provinsi NTT, situasi sempat memanas. Massa berupaya masuk ke area gedung DPRD namun dihadang aparat kepolisian dan satuan pengamanan. Aksi saling dorong tak terelakkan saat massa mendesak agar dapat beraudiensi langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD.
Akhirnya, Aliansi Pencari Keadilan diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disepakati, hanya lima orang perwakilan massa yang diperkenankan masuk untuk mengikuti audiensi.
Suasana audiensi berlangsung emosional dan penuh haru. Forum dialog yang awalnya tegang berubah drastis setelah ditampilkan poster serta foto-foto korban pembunuhan di TMP Kalibata, yakni Novergo dan Miklon. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPRD NTT tampak terenyuh, bahkan tak kuasa menahan air mata.
Also Read:
Audiensi diawali dengan perkenalan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD NTT, dilanjutkan penyampaian aspirasi oleh para koordinator lapangan. Kristianto Yen Oni sempat terlibat adu argumen di awal pertemuan. Namun suasana mencair saat ia mempresentasikan bukti visual tragedi pembunuhan tersebut.
Respons positif pun muncul. Massa aksi berulang kali mengucapkan terima kasih disertai tepuk tangan ketika pimpinan Komisi I menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Dalam forum tersebut, Komisi I DPRD Provinsi NTT menyatakan sejumlah sikap tegas:
Mengeluarkan rekomendasi resmi dan keras dari NTT untuk Indonesia terkait kasus pembunuhan Novergo dan Miklon, yang akan ditandatangani pimpinan DPRD NTT serta ditembuskan kepada 13 anggota DPR RI asal NTT.
Mendesak aparat kepolisian serta membuka kemungkinan pemanggilan Forkopimda agar kasus ini ditangani serius dan tidak dipandang sebelah mata.
Mengupayakan penghapusan istilah debt collector dan menggantinya dengan istilah yang lebih humanis karena dinilai berkonotasi negatif dan merugikan secara moral.
Bahkan, salah satu Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT menyampaikan pernyataan keras di hadapan media,
“Teman-teman media, tolong tulis: nyawa dua orang manusia dari Nusa Tenggara Timur seolah tidak ada harganya!”
Forum dialog ditutup dengan penyerahan dokumen aspirasi, foto bersama, serta yel-yel lantang, “Dari NTT untuk Indonesia, tegakkan keadilan!”.(Marchellino)
You might also like
