Independennews.com | NTT — Komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, dalam Diskusi Publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Sabtu (21/02/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 PWI tersebut mengangkat tema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT Melalui Kredit KUR”. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, regulator, perbankan, akademisi, dan pelaku UMKM untuk membahas strategi pembiayaan inklusif sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah.
Charlie menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dimanfaatkan secara produktif, bukan konsumtif, agar benar-benar mampu menjadi penggerak utama UMKM di Nusa Tenggara Timur.
“KUR tidak boleh dipakai membeli kendaraan pribadi atau kebutuhan konsumtif lainnya. Ini kredit usaha produktif. Jika digunakan dengan disiplin, dampaknya akan besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pemahaman yang tepat tentang fungsi KUR menjadi kunci agar program tersebut tidak sekadar menjadi fasilitas pinjaman, melainkan instrumen transformasi ekonomi rakyat.
Rp350 Miliar Disiapkan, Termasuk untuk Pekerja Migran
Bank NTT saat ini memperoleh alokasi penyaluran KUR sebesar Rp350 miliar, di mana Rp50 miliar di antaranya dikhususkan untuk KUR pekerja migran. Skema ini dinilai strategis mengingat NTT merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.
Dengan bunga ringan sekitar 6 persen per tahun dan plafon pinjaman hingga Rp100 juta, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelatihan, pengurusan dokumen, tiket perjalanan, hingga biaya hidup awal di negara tujuan.
“Kami ingin pekerja migran NTT berangkat secara prosedural dan tidak lagi terjerat pinjaman berbunga tinggi dari pihak tidak resmi,” jelas Charlie.
Restrukturisasi untuk Menjaga Usaha Tetap Hidup
Selain penyaluran kredit, Bank NTT juga menyiapkan kebijakan restrukturisasi bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Bentuknya meliputi penundaan pembayaran, penyesuaian tenor, hingga penurunan suku bunga.
Menurut Charlie, dukungan pembiayaan harus diiringi pengawasan ketat agar usaha yang bermasalah tidak jatuh lebih dalam, tetapi justru mampu bangkit kembali.
“Pembelajaran masa lalu menjadi dasar agar kebijakan kredit lebih adaptif dan tepat sasaran. Pengawasan penting supaya usaha tetap berjalan,” ujarnya.
KUR untuk Ketahanan Pangan
Charlie juga menyoroti sektor ketahanan pangan sebagai peluang besar bagi NTT. Potensi pertanian dan peternakan daerah dinilai mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah jika didukung pembiayaan murah.
Dengan KUR berbunga rendah, petani dan peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi buah, ternak sapi, ayam, maupun babi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional.
“Lahan kita luas, SDM ada, pasar terbuka. Tinggal bagaimana kita dorong produktivitasnya,” katanya optimistis.
Kredit Investasi vs Modal Kerja
Dalam pemaparannya, Charlie juga mengedukasi pelaku usaha mengenai perbedaan kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk membangun fasilitas usaha, sedangkan modal kerja menjaga arus kas agar produksi tetap berjalan.
Ia mencontohkan sebuah pabrik yang sudah memiliki mesin produksi tetap membutuhkan modal kerja karena pembayaran distributor sering menggunakan sistem tempo.
“Tanpa modal kerja, usaha bisa berhenti walau investasinya sudah ada. Di sinilah pentingnya manajemen kredit yang disiplin,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Charlie Paulus menegaskan KUR bukan sekadar pinjaman perbankan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan pemanfaatan tepat, pengawasan ketat, serta sinergi pemerintah, perbankan dan pelaku usaha, KUR diyakini mampu menjadi motor penggerak UMKM sekaligus mendorong kemandirian ekonomi NTT.
(MACHELINO)