Independennews.com | NTT – Upaya memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui program imunisasi menjadi perhatian serius di Kabupaten Kupang. Pasalnya, masih ditemukan 2.227 anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali (zero dose).
Temuan tersebut mendorong berbagai pihak untuk memperkuat strategi pelayanan kesehatan hingga ke tingkat puskesmas. Untuk itu, UNICEF bersama Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang menggelar Evaluasi Tenaga Kesehatan Pasca Pelatihan Gender dan Imunisasi bagi Kepala UPTD Puskesmas dan pengelola program imunisasi se-Kabupaten Kupang.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026 ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, dr. Desemiyety Ngatriany, didampingi Penanggung Jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT Maria F. Bukan, SKM, MKM, serta Health Officer UNICEF, Dr. Alfian R. Munthe, MPH.
Evaluasi ini bertujuan menilai pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun puskesmas setelah mengikuti pelatihan penguatan implementasi gender dan keterlibatan ayah (father engagement) dalam program imunisasi pada September 2025 lalu.
Berdasarkan data Aplikasi ASIK Imunisasi tahun 2025, jumlah bayi sasaran (surviving infant) di Kabupaten Kupang tercatat sebanyak 8.265 anak. Idealnya, seluruh bayi tersebut menerima imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama sebagai perlindungan dasar terhadap berbagai penyakit menular.
Namun hingga saat ini, baru 6.038 bayi yang telah menerima vaksin tersebut. Artinya masih terdapat 2.227 anak yang tergolong zero dose, yakni belum pernah menerima imunisasi sama sekali.
Jumlah anak zero dose tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Tarus sebanyak 394 anak, disusul Puskesmas Oesao 310 anak, Camplong 175 anak, Baun 170 anak, Sonraen 129 anak, Soliu 113 anak, Sulamu 112 anak, Oekabiti 106 anak, Oelbiteno 95 anak, serta Huebunif 85 anak.
Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh anak secara merata. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan akses pelayanan kesehatan, kondisi geografis wilayah, mobilitas masyarakat, hingga faktor sosial budaya yang memengaruhi keputusan keluarga dalam mengakses layanan imunisasi.
Selain tingginya jumlah anak zero dose, capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Kupang juga masih berada di bawah target nasional.
Secara nasional, setiap kabupaten/kota ditargetkan mencapai cakupan IDL minimal 80 persen dari total sasaran. Dengan jumlah sasaran 8.265 bayi, seharusnya 6.612 bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap.
Namun hingga saat ini, bayi yang telah memperoleh status IDL baru mencapai 6.252 bayi atau sekitar 75,84 persen.
Meski demikian, beberapa wilayah kerja puskesmas telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Puskesmas Poto mencatatkan capaian 96 persen, disusul Pakubaun dan Naikliu masing-masing 93 persen, Manubelon 89 persen, Batakte 87 persen, serta Oesao dan Uitao masing-masing 86 persen.
Sementara itu, beberapa wilayah lainnya masih mencatatkan capaian rendah, seperti Puskesmas Fatumonas (28 persen), Akle (44 persen), Baumata (45 persen), Soliu (47 persen), dan Tarus (49 persen).
Health Officer UNICEF Dr. Alfian R. Munthe menjelaskan bahwa evaluasi ini juga bertujuan melihat dampak pelatihan penguatan implementasi gender dan keterlibatan ayah dalam program imunisasi.
Menurutnya, tenaga kesehatan sebenarnya sudah memahami aspek teknis imunisasi dengan baik. Namun, tantangan terbesar sering kali berasal dari faktor sosial dalam keluarga.
“Dalam banyak kasus, keputusan membawa anak ke fasilitas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ibu. Ada pengaruh dari pihak lain dalam keluarga, seperti ayah, nenek, atau anggota keluarga yang memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan,” jelas Alfian.
Ia menambahkan bahwa masih terdapat berbagai stigma sosial di masyarakat yang menjadi penghambat akses layanan kesehatan.
Misalnya anggapan bahwa laki-laki yang membawa anak ke puskesmas untuk imunisasi dianggap memalukan, atau persepsi bahwa layanan kesehatan di puskesmas hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Padahal, menurut Alfian, dari sisi standar pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah seperti puskesmas justru memiliki sistem penyimpanan vaksin yang sangat terjamin kualitasnya.
“Puskesmas sudah menggunakan sistem pemantauan suhu vaksin secara berkelanjutan untuk menjaga kualitasnya. Artinya, layanan imunisasi di puskesmas sangat aman dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dr. Desemiyety Ngatriany menegaskan bahwa capaian imunisasi di Kabupaten Kupang masih menjadi perhatian serius, khususnya terkait indikator Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan vaksin DPT-HB-Hib.
“Capaian imunisasi kita memang masih belum mencapai target. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, terutama para kepala puskesmas,” ujar dr. Yety.
Ia meminta seluruh puskesmas untuk terus memantau dan meningkatkan capaian imunisasi di wilayah kerjanya.
“Kalau cakupannya masih rendah, segera koordinasi supaya kita bisa melakukan evaluasi bersama dan mencari solusi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) secara maksimal untuk mendukung kegiatan imunisasi.
“Jika realisasi BOK untuk imunisasi sudah maksimal, maka cakupan imunisasi juga harus meningkat. Ini menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa puskesmas dengan jumlah sasaran bayi yang besar memiliki peran penting dalam menentukan capaian imunisasi tingkat kabupaten.
“Wilayah dengan sasaran besar seperti Kupang Tengah, Kupang Timur, Camplong, dan Kupang Barat harus benar-benar memperhatikan cakupannya. Jika wilayah besar ini rendah, maka akan sangat mempengaruhi capaian kabupaten secara keseluruhan,” jelasnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan dukungan UNICEF diharapkan mampu memperkuat program imunisasi di Kabupaten Kupang.
Melalui evaluasi ini diharapkan strategi pelayanan imunisasi semakin efektif, mampu menjangkau lebih banyak keluarga, serta menurunkan jumlah anak zero dose di wilayah tersebut.
Sebab imunisasi bukan sekadar program kesehatan, melainkan investasi penting untuk melindungi generasi masa depan agar tumbuh sehat dan terbebas dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
(MARCELINO)