Sidang Lanjutan Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD TEBO Jumawarzi SH, JPU Hadirkan Saksi Kabid Disdukcapil Tebo

0
620

TEBO,INDEPENDENNEWS.COM — Sidang lanjutan perkara dugaan ijazah palsu anggota DPRD Tebo, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Tebo dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tebo.Senin, (2/12/2019).

Sidang yang di pimpim langsung oleh ketua Majelis Hakim Armansyah Siregar. SH.MH, yang di dampingi oleh 2 orang Hakim anggota di gelar sama seperti halnya sidang yang lalu.

Majelis Hakim meminta kepada saksi untuk menjelaskan apa yang di ketahuinya seputar penulisan nama dan gelar di kartu tanda pengenal (KTP).

Syamsir. SE saksi fakta Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Tebo memaparkan bahwa terkait penulisan gelar di KTP adalah sesuai dengan dokumen yang disampaikan pemohon.

“Setiap penulisan nama dan gelar dilakukan atas permintaan dari yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan dasar penulisan gelar seperti diantaranya Ijazah dan sejenisnya sesuai dengan isi formulir yang telah di sediakan di (Disdukcapil),” paparnya Syamsir.

Syamsir menambahkan, hal tersebut sesuai dengan aturan Permendagri akan SOP perubahan gelar di E-KTP wajib melampirkan dokumen.

“Hal ini sesuai dengan perintah Permendagri untuk melakukan perubahan nama dan penambahan gelar wajib untuk melampirkan dokumen yang terkait dengan perubahan,” jelas Syamsir.

Kesaksian Syamsir langsung di canter oleh Majelis Hakim Rinto Leoni Manullang.SH,MH bahwa dia (Hakim anggota) tidak meminta dan merasa tidak memberikan fhoto copy Ijazah kesarjanannnya kepada petugas pembuat (E-KTP) tetapi di (E-KTP) nya tetap dituliskan titel akademiknya.

“Seingat saya, saat membuat E-KTP saya tidak memberikan keterangan terkait Ijazah dan juga tidak meminta untuk dituliskan gelar saya tetapi di E-KTP saya tertulis gelar,” katanya.

Sementara itu, lain dengan pernyataan Hakim anggota Chindar Bumi SH menyampaikan bahwa dirinya mengaku memiliki E-KTP tanpa gelar karna tidak dirinya minta.

“Gelar Sarjana saya tidak dituliskan titelnya di E-KTP, dan juga saya tidak meminta gelar saya ditulis,” kata Majelis Hakim Chindar Bumi.

Hakim Chindar Bumi menambahkan,
maksud pernyataan dirinya tersebut mau mempertanyakan terkait aturan yang mengharuskan untuk dituliskan dan tidak dituliskan di E-KTP.

Saksi Syamsir menjawab bahwa hal tersebut tertuang dengan perintah Permendagru.

“Ketentuan tersebut jelas ada sesuai dengan Permedagri no 19 tahun 2010,” jawab Syamsir.

Kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada saksi fakta tentang apa yang diketahuinya terkait dengan dokumen Jumawarzih.

“Saya tidak tahu pak Hakim, karna pada saat itu saya belum memegang jabatan sebagai kabiddisduk,” jawabnya.

Ketua Majelis Hakim menanyakan tergugat Jumawarzih terkait kesaksian saksi.

“Seingat saya, tidak ada menyerahkan dokumen ke Disdukcapil terkait dokumen yang dilampirkan untuk perubahan nama gelar saya yang Mulia, ” kata Jumawarzih.

Liputan : HRF
Editor : P. Sib

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here