Oknum Pendamping PKH di Asemrudung Grobogan Intervensi Warga Jelang Pilkada
Redaksi
14/11/2024 14:19
.
4 min read
IndependenNews.com | Grobogan – Ratusan warga Grobogan yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pilkada Grobogan, berunjuk rasa di kantor Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Selasa (12/11/2024).
Mereka mengecam keras tindakan oknum pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang mengintervensi para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, yang tindakannya dinilai menyalahgunakan wewenang.
Korlap aksi, Ali Rukamto mengungkapkan aksi ini bermula ketika oknum pendamping PKH di Asemrudung diduga melakukan intervensi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) saat sedang mengantri bantuan PKH.
Oknum itu menanyakan pilihan politik KPM yang coblosannya pada 27 November 2024 nanti. Hal itu menurutnya sudah merupakan tindak pidana kampanye.
“Kejadian Minggu tanggal 10 November, di dusun Karang dan Tanjungsari Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, karena pendamping PKH pada saat pertemuan dengan penerima manfaat mengatakan siapa yang memilih 01 tunjuk jari dan siapa yang memilih 02 tunjuk jari, kemudian itu didata,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Ali Rukamto dan rekan rekannya menuntut agar kasus itu diusut tuntas hingga selesai, dan berharap kepada seluruh pendamping PKH di Kabupaten Grobogan agar proporsional menegakan aturan.
Kuasa hukum dari penerima manfaat yakni Endang Kusumawati dari LBH Grobogan, mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti rekaman video dan audio yang memperkuat tuduhan tersebut.
“Dalam isi rekaman tersebut, Siti Kholifah oknum pendamping PKH memberi pernyataan bahwa hanya warga yang mendukung Paslon 01 yang akan mendapatkan bantuan sosial berikutnya,” terang Endang.
Endang menambahkan, rekaman tersebut kemudian tersebar di kalangan warga yang membuat situasi semakin memanas.
Also Read:
“Jika permasalahan ini tidak selesai dengan baik, maka kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Polres. Dan karena bantuan PKH ini dibawah kementerian sosial maka akan kami laporkan ke kemensos,” kata Endang, kuasa hukum penerima manfaat.
Pada akhirnya peserta aksi demo dipertemukan dengan Korcam PKH Tyas Aryanti, Ribut Arikorata, dan Panwascam Geyer Murni Hartanto.
Audiensi yang diinisiasi oleh Camat Geyer Oetojo itu berlangsung sekitar 2 jam. tiga orang penerima manfaat yang juga saksi, didampingi kuasa hukum penerima manfaat, koordinator aksi, kemudian perwakilan Polsek Geyer dan Koramil Geyer.
Hasilnya, Siti kholifah pendamping PKH di Desa Asemrudung tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan membuat perjanjian tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Sementara itu Camat Geyer Oetojo, sangat mengaprisiasi terkait aksi damai yang dilakukan ratusan orang tersebut, karena tidak melakukan tindak anarkis.
Oetoyo mengatakan bahwa tidak akan segan menindak pegawai dikecamatan tersebut jika memang terbukti melanggar aturan.
(Hendri)
grobogan #pilkada #bansos
[14/11 13.15] Pinang Jaka: Komisi I DPRD Bahas Program Kerja di Disdik Kota Tanjungpinang
Independennews.com, Tanjungpinang – Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang melakukan peninjauan serta melaksanakan Rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang pada Kamis 14/11/24 guna membahas program Makan bergizi sebagaimana yang telah di wacanakan oleh Pemerintah pusat.
Selain membahas Program makan bergizi bagi meningkatkan imun serta menambah kecerdasan bagi anak didik,Komisi I DPRD juga membahas masalah permasalahan gedung Selah yang perlu menjadi perhatian untuk kenyamanan bagi peserta didik di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri.
Pada kesempatan itu setelah Rapat pembahasan selesai tim media langsung melakukan wancara kepada Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Bapak Ade Angga menjelaskan,” Pada pembahasan ini saya bersama Anggota akan melakukan pembahasan tentang Program Makan Bergizi dan juga masalah perbaikan gedung Sekolah yang sudah rusak,ucapnya.
Selain masalah tersebut kita juga akan membahas masalah bagaimana mengatasi untuk kekurang tenaga pendidik yaitu untuk guru agama dan guru olahraga,karena ini adalah hal yang harus kita selesaikan bersama pada Pembahasan nanti di Rapat Dewan,
Sementara bagi gedung sekolah untuk tingkat kerusakannya itu ada yang rusak dari 40% sampai 80% yang akan menjadi perhatian kita nantinya pada saat pembahasan masalah anggaran di Rapat yang akan datang.ucapnya.
Kita juga akan memberikan dukungan lepada Dinas Pendidikan dan masalah PPPK, ini juga akan kita bahas pada Rapat mendatang supaya penambahan anggaran sesuai dan tidak terjadi pemborosan.
Maka sebelum Rapat pembahasan untuk penambahan anggaran yang telah di tentukan pada Sidang DPRD sebelumnya,mungkin akan ada perubahan sedikit.dan akan sesuai dengan kebutuhan dan itu semua akan menjadi pantauan oleh kita bersama karena yqng kita ketahui bahwa keuangan kita juga sedang tidak baik- baik saja untuk saat ini.tutupnya.( Jaka Syafriadi )
You might also like
