LPKP Desak Gerindra Copot Ketua Fraksi DPRD Sulbar, Dinilai Bebani Citra Partai di Tengah Dugaan Kasus
Redaksi
05/05/2026 10:57
.
3 min read
Independennews.com | Mamuju — Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik (LPKP) mendesak pimpinan daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulbar, Rahmat Ichwan Bahtiar, yang kini tengah menjadi sorotan menyusul adanya laporan resmi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.
Desakan tersebut disampaikan LPKP sebagai bentuk dorongan agar partai menunjukkan komitmen terhadap integritas dan etika politik di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perilaku pejabat daerah.
Direktur Eksekutif LPKP, Muhaimin Faisal, menilai mempertahankan Rahmat Ichwan Bahtiar di posisi strategis sebagai Ketua Fraksi justru berpotensi menjadi beban politik dan moral bagi Partai Gerindra di mata masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, langkah tegas sangat dibutuhkan. Jika tidak, publik bisa menilai bahwa partai abai terhadap persoalan integritas kadernya sendiri,” tegas Muhaimin Faisal, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, jabatan Ketua Fraksi bukanlah posisi biasa. Ketua Fraksi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik, komunikasi kelembagaan, hingga sikap partai di parlemen daerah. Karena itu, ketika pejabat yang menduduki posisi tersebut tengah menghadapi laporan dugaan persoalan hukum, maka hal tersebut dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi partai.
LPKP juga menyoroti potensi munculnya konflik kepentingan apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan di jabatan strategis, terlebih saat proses hukum sedang berjalan.
“Ini bukan hanya soal individu. Ini menyangkut marwah partai dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran atau perlindungan terhadap pihak tertentu,” lanjut Muhaimin.
Dalam keterangannya, LPKP mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen awal kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari laporan yang mereka ajukan. Bukti tersebut diklaim mencakup dokumen transaksi, rekaman komunikasi, hingga kronologis dugaan peristiwa yang dinilai perlu ditindaklanjuti secara profesional oleh penyidik.
Atas dasar itu, LPKP secara terbuka meminta Partai Gerindra Sulawesi Barat untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
Mengevaluasi posisi Rahmat Ichwan Bahtiar sebagai Ketua Fraksi DPRD Sulbar;
Mencopot yang bersangkutan dari jabatan strategis fraksi demi menjaga marwah partai;
Menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan integritas dan etika internal partai.
LPKP menilai langkah cepat, transparan, dan terukur sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik, khususnya di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan dan wakil rakyat yang bersih dari dugaan pelanggaran etik maupun hukum.
Also Read:
Muhaimin menegaskan, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bagi partai untuk membuktikan keberpihakan terhadap prinsip hukum dan moral politik, bukan sekadar loyalitas terhadap individu tertentu.
“Partai politik harus hadir sebagai penjaga moral demokrasi. Ketika ada kader yang sedang menjadi sorotan serius, maka langkah evaluasi adalah bentuk tanggung jawab kepada publik. Ini momentum bagi partai untuk menunjukkan keberpihakan pada etika dan hukum, bukan pada individu,” tutupnya.
[MF]
You might also like
