Gelar Sarjana Yang Pernah Dipakai H.M.Rudi Menuai Banyak Perdebatan Dikalangan Masyarakat Atau Netizen Batam

0
167

BATAM, INDEPENDENNEWS.COM —Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah menetapkan aturan, atau persyaratan pendidikan minimum untuk maju sebagai calon Kepala Daerah atau menduduki jabatan setingkat Walikota atau Bupati.

Adapun aturan mengenai persyaratan pendidikan dan batas usia minimal calon Kepala Daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Walikota dan Bupati.

Khusus untuk calon Bupati atau wakil Bupati, persyaratan pendidikan itu minimal telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA). Sedangkan untuk calon Kepala Daerah tingkat Gubernur atau Wakil Gubernur itu juga sudah diatur dan harus berijazah minimal Strata Satu (S1).

Dalam Undang-Undang yang mengatur soal Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) yang terbaru sangat jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 1/2015”) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 8/2015”).

Untuk menjadi calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, seorang Warga Negara Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 7 UU 8/2015, yaitu:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;

e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;

o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan;

r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan

t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dari semua aturan Undang-Undang Pilkada di atas sangat jelas bahwa H.M.Rudi sepertinya lulus syarat dan layak untuk kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Batam.

Mengenai adanya penggunaan gelar sarjana strata satu (S1) dan strata dua (S2), atau gelar akademik yang pernah dipakai H.M.Rudi sebelumnya, diperkirakan tidak akan menghambat H.M.Rudi untuk maju sebagai calon Walikota Batam priode 2020-2025.

Pasalnya dalam Undang-Undang dengan sangat jelas diundangkan, bahwa syarat untuk maju sebagai calon Kepala Daerah tingkat dua (II), calon Kepala Daerah harus memiliki pendidikan minimal setingkat SLTA. Sepertinya H.M.Rudi telah memenuhi persyaratan tersebut.

Mengenai adanya dugaan penggunaan ijazah palsu strata (S1) dan strata dua (S2) yang pernah digunakan oleh H.M.Rudi, jika hal tersebut dapat dibuktikan, maka hal tersebut adalah merupakan pidana murni sebagaimana dalam pasal 263 KHUP dan pasal 264 KHUP.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan:

1. Masalah ijazah palsu serta masalah ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, tindakan administratif mana adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat menimbulkan suatu hak, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP maupun pasal 264 KUHP.

Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian.

Sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.(red/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here