DPRD Batam Akan Panggil Lurah Mukakuning Soal Pembekuan Karang Taruna

0
43

INDEPENDENNEWS.COM, BATAM –DPRD Kota Batam akan memanggil Lurah Mukakuning Lurah Yopi Himawan. Pemanggilan lurah mukakuning oleh DPRD Batam soal Pembekuan pengurus Karang Taruna yang diduga dilakukan sepihak oleh lurah. Tindakan pembekuan karang taruna itu dinilai tidak memiliki dasar Hukum.

Ketua pegurus Karang Taruna Mukakuning Harianto mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pengajuan RDP kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam untuk membahas permasalahan tersebut agar trasparan siapa yang dimaksud Lurah yang intervensi dirinya dan dasar hukum pembekuan tersebut.

“Surat yang dikeluarkan itu sangat tidak memiliki dasar hukum, di Perwako Batam nomor 24 tahun 2107 tidak ada mengatur dan menyebutkan lurah punya kewenangan melakukan pembekuan itu, dengan itulah kita akan sampaikan aspirasi ini ke DPRD kota Batam,” kata Harianto kepada independennews.com, Selasa (22/5/2019).

Harianto menuturkan. Dirinya menilai surat tersebut tidak masuk akal, pasalnya dasar dan penjelasan pembekuan tersebut tidak dijelaskan sehingga harus terjadi pembekuan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu.

“Seperti apa aktivitas saya tidak sejalan dengan pemerintah?, selama ini toh kita tetap aktif menjalankan Karang Taruna di wilayah Mukakuning. Jika ada aktivitas lain dan selama tidak membawa nama Karang Taruna maupun tidak bertentangan dengan hukum, janganlah dicampur adukkan. Kenapa tidak dimusyawarahkan dulu?.Bahasa tidak sejalan itu yang mana?, Jangan sampai publik menilai lain, dan ini bisa fitnah Kalau tidak ada buktinya,” jelas Harianto.

Diketahui, setelah diadakan pertemuan pengurus Karang Taruna dan Lurah beberapa hari lalu. Lurah Mukakuning
menyebutkan tindakan Ketua Karang Taruna tidak sesuai dengan Perwako Batam nomor 24 tahun 2017.

“Waktu dipertemuan itu. Alasan yang dikatakan Lurah adalah membacakan beberapa judul berita menyoroti kinerja Pemerintah kota Batam (Walikota Batam) dimedia online. Yang mana itu berita yang saya muat ditempat portal berita tempat saya bekerja sebagai jurnalist. Itukan hak saya sebagai Jurnalist dan tidak ada hubungannya dengan Karang Taruna Kelurahan Mukakuning,” paparnya.

Ditempat terpisah, Akhmad Rosano ketua umum DPP LSM Suara Rakyat Keadilan (SRK) menyayangkan sikap Lurah Mukakuning yang telah melakukan pembekuan yang tidak memiliki dasar hukum dan meminta Walikota Batam HM.Rudi untuk melakukan tindakan tegas terhadap Lurah tersebut sebelum public menilai lain terkait hal tersebut.

“Tidak masuk akal itu suratnya, dan tidak berdasar hukum. Walikota Batam harus tindak Lurahnya itu. Jangan sampai ada penilaian di public bahwa ada bentuk intervensi kepada profesi Jurnalis. Sehingga seorang Jurnalis itu tidak diberikan ruang untuk menjabat di organisasi yang dibentuk pemerintah,” tegas Rosano.

Lanjut Rosano, pembekuan Karang Taruna Kelurahan Mukakuning di campur adukkan dengan profesi Ketuanya sebagai Jurnalis adalah tindakan intervensi kepada Jurnalis dan juga bentuk tindakan “Abuse of power”.

“Ini tidak boleh terjadi, karna ini lebih kepada Abuse of power. Jangan timbul penilaian kalau pemerintah kota Batam anti kritik ataupun anti pemberitaan dan jangan pula ada yang menilai Lurah Mukakuning melakukan ini karena ada tekanan dari Walikota Batam?, Ini harus segera diselesaikan,” tutup Rosano.

Sebelumnya, Ketua Karang Taruna Kota Batam Drs. Zul Arif yang juga ASN Pemko Batam menyampaikan adanya pembekuan terhadap pengurus Karang Taruna Kelurahan Mukakuning adalah hak Lurah sebagai Pembina dalam organisasi tersebut dan berlaku dengan waktu yang tidak ditentukan, dan jika ada pihak yang tidak menerima agar menempuh jalur hukum sesuai UU.
(Pino Siburian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.