Usulan Ranperda PK5 di Tolak Walikota Batam

0
452

IndependenNews.com , Batam — Tanggapan walikota batam terkait usulan Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PK5) yang diusulkan DPRD kota Batam dalam Rapat Paripurna ke 2 Masa Persidangan 2 Tahun Sidang 2018, Senin (12/2) lalu, di tolak Walikota Batam.

Penolakan atas usulan Perda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) disampaikan oleh wakil walikota Batam, Amsakar , Senin (19/2/18) dalam Rapat Paripurna ke 3 Masa Persidangan 2 Tahun Sidang 2018.

Dalam surat tanggapan Walikota Batam tersebut, Dia menyambut baik usulan Ranperda yang di ajukan oleh RPRD Batam terlebih kepada pengusung Ranperda tersebut.

“Hanya saja walikota menilai usulan tersebut butuh peninjauan kembali dan dilakukan pembahasan lagi dan melibatkan pihak hukum.” ujar Amsakar dalam kutipan tanggapan walikota yang di bacakannya.

Politisi Gerindra Harmidi sebagai pengusung ranperda PK5 menyatakan penyampaian walikota Batam terlihat lain.

” Kota Batam adalah kota industri, untuk itu perda penataan PKL sangat dibutuhkan, sebagai contoh Singapura juga memiliki pedagang kaki lima,”ujar Harmidi

Lanjut Harmidi, sangat disayangkanrancangan perda PKL tersebut di tolak. katanya (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here