Jangan Disamaratakan! Wagub NTT Minta Kepala Sekolah Perhatikan Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa
Redaksi
03/07/2025 14:06
.
2 min read
Independennews.com | Kupang, NTT — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanis Asadoma, mengambil langkah cepat merespons polemik seputar pungutan sekolah yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat.
Dalam pertemuan bersama para Kepala SMA dan SMK se-Kota Kupang di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (2/7/2025), Wagub menegaskan bahwa kebijakan pungutan tidak boleh diberlakukan secara merata tanpa memperhatikan kondisi ekonomi orang tua siswa.
“Kalau mau pungut biaya, jangan disamaratakan. Lihat juga latar belakang orang tuanya. Kita harus punya empati terhadap kondisi siswa dan keluarganya,” tegas Johanis.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo, jajaran dinas, Asisten Sekda, dan para staf ahli Gubernur.
Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut dari isu pungutan sebesar Rp2,2 juta per siswa di SMA Negeri 5 Kupang yang dinilai memberatkan dan memicu keresahan publik.
Wagub menjelaskan bahwa temuan ini turut diperkuat laporan resmi dari Ombudsman RI Perwakilan NTT, yang mengungkap adanya berbagai pungutan di jenjang SMA, SMK, hingga Madrasah di beberapa wilayah di provinsi tersebut.
Kepala SMAN 5 Kupang, Veronika Wawo, menanggapi bahwa pungutan tersebut telah dibahas melalui rapat komite dan disosialisasikan secara transparan kepada orang tua siswa.
“Pembiayaan sudah kami sampaikan terbuka dan tidak ada penolakan dari 395 orang tua yang hadir dalam rapat,” jelas Veronika.
Meski demikian, Wagub Johanis tetap menilai bahwa setiap kebijakan pungutan harus mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan agar pihak sekolah tidak hanya berpegang pada formalitas prosedur, tetapi juga peka terhadap beban yang ditanggung masyarakat.
“Pungutan sebesar ini berat bagi orang tua yang penghasilannya pas-pasan. Jangan sampai justru mengusik kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” ujarnya.
Wagub juga mengajak para kepala sekolah untuk lebih bijak dan rasional dalam menyusun perencanaan anggaran sekolah. Ia mendorong pendekatan berbasis data dan analisis agar kebijakan yang diambil lebih adil dan kontekstual.
“Sebelum mengambil keputusan, kumpulkan dulu datanya, analisa secara menyeluruh, baru ambil kebijakan,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Johanis menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik dan kepala sekolah yang telah berdedikasi mencerdaskan generasi muda NTT. Ia berharap ke depan, kebijakan pendidikan lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberpihakan kepada keluarga kurang mampu.(march)
You might also like
