RDP Komisi IV DPRD Sulbar, Dinas Kesehatan Paparkan Capaian UHC 100 Persen dan Tantangan Penurunan Stunting
Redaksi
12/02/2026 07:41
.
3 min read
Independennews.com | MAMUJU – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/2/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Sulbar tersebut dipimpin Ketua Komisi IV, Abdur Rahim, dan dihadiri Kepala DKPPKB Sulbar dr. Hj. Nursyamsi Rahim, Sekretaris Dinas, serta seluruh kepala bidang di lingkup DKPPKB.
Dalam pemaparannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang diusung Gubernur Suhardi Duka.
Menurutnya, penguatan layanan kesehatan dasar, perlindungan kesehatan masyarakat, serta intervensi yang berdampak langsung terhadap penanganan masalah kesehatan strategis menjadi fokus utama pembangunan kesehatan daerah.
UHC 100 Persen, SPM Tunjukkan Kemajuan
Also Read:
Secara umum, indikator kesehatan Sulawesi Barat tahun 2025 menunjukkan tren positif. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 100 persen, yang berarti seluruh masyarakat Sulbar telah terdaftar dalam jaminan kesehatan. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menunjukkan kemajuan signifikan.
“Capaian UHC 100 persen menjadi fondasi penting dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi.
Stunting Masih Jadi Tantangan Serius
Meski terdapat kemajuan, sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Prevalensi stunting di Sulawesi Barat tercatat sebesar 26,8 persen, masih berada di atas target 22 persen. Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan keluarga berisiko secara lebih terintegrasi.
Pada sektor kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu (AKI) tahun 2025 tercatat sebanyak 36 kasus, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antarwilayah, dengan kasus tertinggi berada di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) meningkat menjadi 326 kasus, yang didominasi gangguan pernapasan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan komplikasi neonatal. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan kehamilan, persalinan, serta perawatan bayi baru lahir.
Indikator Layanan Dasar Perlu Diperkuat
Beberapa indikator layanan kesehatan dasar masih berada di bawah target, di antaranya:
Kunjungan antenatal K6 baru mencapai 42,51 persen (target 80 persen),
Imunisasi bayi lengkap sebesar 50,80 persen,
Program Cek Kesehatan Gratis baru mencapai 15,97 persen,
Penemuan kasus TBC sebesar 79 persen, masih di bawah target nasional 90 persen.
Meski demikian, beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Barat telah menunjukkan progres yang cukup baik dalam peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar.
Komitmen Perbaikan Tahun 2026
Menutup paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan komitmen DKPPKB Sulbar untuk terus memperkuat pembangunan kesehatan melalui:
Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak,
Percepatan penurunan stunting berbasis keluarga berisiko,
Peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar,
Penguatan sistem rujukan serta audit kematian maternal dan neonatal.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta mendorong pembangunan kesehatan Sulawesi Barat yang lebih berdampak, merata, dan berkelanjutan pada tahun 2026.
(Muhammad fajrin)
You might also like
