6 Fraksi DPRD Tebo Tolak RAPBD TA 2019 , Dinilai Tidak Memiliki Azas Kebersamaan

0
475

Tebo, Independennews.com — Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, rame rame menolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2019, Rabu (31/10/18)

Sebelumbya, pada Senin 22 Oktober 2018, anggota DPRD Tebo dari enam fraksi megelar rapat tertutup di ruang Banggar. Rapat tersebut diketahui guna membahas terkait deadline tindak lanjut penolakan hearing komisi dalam rangka pembahasan Rancangan APBD 2019 terhadap Pemerintah Kabupaten

6 fraksi DPRD Tebo sudah memberikan tenggang waktu selama 10 hari kepada Pemkab Tebo untuk merubah semua isi buku RAPBD 2019.

Hal ini dilakukan kareba RAPBD yang disodorkan oleh Pemda Tebo dinilai tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan yang hanya mengakomodir kepentingan partai penguasa.

Adapun yang memimpin rapat tertutup itu ialah wakil ketua DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo dan Syamsu Rizal, dan dihadiri seluruh anggota DPRD Tebo menyepakati secara bulat menolak RAPBD 2019, meskipun habis masa deadlinenya.

Paska penolakan RAPBD ini, Anggota DPRD tebo menggelar konferensi Pers, Syamsurizal mengatakan, bahwa pihaknya telah memberikan deadline kepada Pemkab Tebo selama10 hari kerja. Namun walaupun sudah diberi waktu selama 10 hari kerja, nampaknya Pemkab Tebo tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut.

“Dengan ini kami dari 6 Fraksi secara tegas menolak dan membatalkan jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus), sebelum ada perbaikan dari pemda tebo terkait RAPBD TA 2019,” ujar Syamsuruzal.

Menurutnya, bahwa isi RAPBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan Pemda semuanya terlihat hanya mencerminkan kepentingan fraksi Golkar saja,

” Isi buku RAPBD tersebut banyak kegiatan yang dikelola oleh fraksi Golkar dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo.” ucapnya

Dia juga menguraikan hampir disetiap kecamatan dinominasi kegiatan yang dikelola fraksi Golkar diantaranya : Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay mendapatkan anggaran sebesar 4.5 Miliar, dapil II yaitu Tebo Ilir, Tabir dan Tengah Ilir 16 Miliar, dapil III yaitu Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir Rp 50.980 miliar sedangkan dapil IV Tebo Ulu, Serai Serumpun dan VII Koto 23.700 Miliar dengan total keseluruhan senilai Rp 95.180 milyar. Itu baru satu OPD di dinas PUPR, belum lagi dinas-dinas yang lain,” katanya menerangkan

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Tebo Wartono Triyan Kusumo, dirinya sangat menyayangkan kepada Pemkab Tebo bahwa isi buka RAPBD TA 2019 sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan pemerataan. Oleh sebab itu, kami akan melayangkan surat kepada Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperbaiki kembali RAPBD TA 2019 itu. (Budi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here