IndependenNews.com, Blitar | Walikota Blitar, Santoso, menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Pemkot Blitar dinilai berhasil mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin, didampingi oleh para menteri terkait dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta.
Santoso menyatakan bahwa penghargaan ini akan mendorong Pemkot Blitar untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengakomodir masyarakat Kota Blitar yang semestinya menerima jaminan kesehatan yang baik. Ia berharap masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Tentunya kita akan terus menjaga prestasi ini dan harapan kita tentu masyarakat Kota Blitar dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan,” kata Santoso.
Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait untuk memenuhi sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama oleh seluruh peserta, dimanapun mereka berada.
Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti juga menekankan bahwa pencapaian predikat UHC tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk yang terdaftar di dalam program JKN-KIS, tetapi juga kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh penduduk tersebut. BPJS Kesehatan berupaya memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di semua tingkatan, baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, termasuk rumah sakit.
Ghufron juga mendorong Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait untuk memenuhi sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama oleh seluruh peserta, dimanapun mereka berada. Dengan upaya ini, diharapkan tercipta akses layanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi seluruh penduduk Indonesia.
Pencapaian UHC di setiap daerah juga menjadi sorotan Wapres Ma’ruf Amin. Ia mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres tersebut, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.
Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Saat ini, sampai dengan 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres Ma’ruf Amin berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari Program JKN-KIS secara merata dan terjamin. Hal ini tentunya harus didukung oleh komitmen semua pihak, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, maupun masyarakat sendiri dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang sudah tersedia.
Prestasi Pemkot Blitar dalam menerima penghargaan Universal Health Coverage dari Wapres Ma’ruf Amin diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berkomitmen dalam mendukung program JKN-KIS dan tercapainya UHC di Indonesia. Walikota Blitar Santoso pun berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengakomodir masyarakat Kota Blitar yang semestinya menerima jaminan kesehatan dengan baik. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Kota Blitar dan seluruh Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. (Adv/Kmf)