Independennews.com | Mamuju – Puluhan massa dari Gerakan VENDETTA (Vigilant Ensemble for Democratic Transparency and Accountability) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamuju pada Jumat (4/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam atas lambannya realisasi janji politik terkait penyediaan akses pendidikan yang layak, khususnya fasilitas transportasi bagi pelajar Pulau Karampuang.
Dalam orasinya, para demonstran mendesak DPRD Mamuju segera merealisasikan komitmen mereka, terutama dalam menghadirkan kapal transportasi gratis dan bus sekolah yang memadai bagi pelajar di wilayah kepulauan. Mereka menilai, hak dasar pendidikan di daerah terpencil masih kerap diabaikan.
“Kami sangat kecewa terhadap anggota DPRD, khususnya dari Dapil 1 seperti Febrianto Wijaya dan Sugianto. Saat kampanye datang menjanjikan solusi, tapi ketika rakyat butuh, mereka justru menghilang,” seru Koordinator Lapangan, Amrozi.
Amrozi juga menyesalkan ketidakhadiran seluruh anggota DPRD Mamuju saat aksi berlangsung. Ia menyebut hal tersebut sebagai cerminan buruk dari lembaga legislatif daerah yang semestinya terbuka terhadap aspirasi rakyat.
“Alih-alih berdialog atau memberi solusi, kami justru pulang dengan tangan hampa. Tidak ada satu pun wakil rakyat yang masuk kantor hari ini. Ini sungguh mencoreng citra DPRD,” lanjutnya.
Selain menyoroti isu pendidikan, VENDETTA juga menuntut Bupati Mamuju segera memberhentikan secara tidak hormat pejabat yang telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Menurut mereka, membiarkan pejabat yang sudah divonis tetap aktif menjabat merupakan bentuk pelecehan terhadap semangat pemberantasan korupsi.
“UU ASN sudah jelas. Siapa pun yang terbukti bersalah wajib dipecat. Jika Bupati tidak berani mengambil tindakan tegas, maka rakyat sendiri yang akan bergerak,” tegas Amrozi.
VENDETTA menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus menggalang solidaritas lintas elemen masyarakat demi mengawal isu-isu strategis, seperti hak atas pendidikan, transparansi anggaran, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.(mf)