Tokoh Masyarakat Humbahas Tolak Pilkada Melalui DPRD!
Rachmat Tinton
15/01/2026 08:15
.
2 min read
IndependenNews.com – Humbahas | Hampir keseluruhan Partai Politik (parpol) di Indonesia mendukung wacana Pilkada melalui DPRD. Namun ada 1 parpol yang konsisten hingga kini mendukung Pilkada langsung melalui rakyat, yakni PDI Perjuangan.
Sejalan dengan PDI Perjuangan, tokoh masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, juga menyerukan secara tegas menolak rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD.
Seperti yang disampaikan Tokoh Masyarakat Erikson Simbolon, bahwa jika skema Pilkada via DPRD dilakukan, ia memastikan hal itu tidak mewakili suara rakyat.
Sehingga ia berpendapat, bahwa strategi politik yang dijalankan PDI Perjuangan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat luas.
“Kita dukung PDIP menolak Pilkada melalui DPRD. Karena jika itu Pilkada dilakukan DPRD, hampir dipastikan hal itu tidak mewakili suara Rakyat yg memilih DPRD tersebut”, ucap Erikson kepada wartawan, Kamis (15/1/2026) di Doloksanggul.
Tokoh adat yang juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Humbahas itu mengatakan, kualitas dan kuantitas pemilih tidak berimbang jika skema itu tetap diterapkan pada Pilkada mendatang.
“Misal suatu Kabupaten/Kota anggota DPRD-nya ada 30 orang, jumlah rakyat pemilih pasti sudah lebih dari 100.000 orang”, jelasnya.
Lebih jauh ia membeberkan, jika DPRD memilih Kepala Daerah hampir dapat dipastikan anggota DPRD itu sendiri tidak bisa memilih dengan hati nuraninya karena harus mematuhi instruksi Partai.
Partai akan intervensi dalam hal pencalonan dan pemilihan.
“Jika membangkang anggota Fraksi Partai tersebut, keesokan harinya pasti keluar surat pemecatan dan diproses PAW (Pengganti Antar Waktu)”, ucap Erikson lagi.
Menjadikan Pilkada melalui DPRD, sambung Erikson, akan membunuh hak politik dan konstitusional warga masyarakat. Tak tertutup kemungkinan, Pilkada lewat DPRD akan menjelma menjadi manivesto dari Pilkada lewat Partai.
Ia juga mengingatkan, bahwa Pilkada lewat DPRD bukan berarti politik pakai ‘mahar’ akan menghilang. Kata dia, mahar justru lebih tinggi dan besar hanya saja sebarannya hanya kepada orang tertentu terutama petinggi parpol.
“Sementara pemilihan langsung sebaran uang mengalir ke masyarakat dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil, kedai kopi, kedai tuak, tukang sablon, stiker, spanduk, baliho, dan sebagainya”, pungkas Erikson. (Rachmat Tinton)
You might also like
