Sinergi Perbankan dan Peradilan: BRI Kupang Gelar Forum Aspek Legal Penuh Makna

Independennews.com | Kupang – Suasana hangat menyelimuti ruang pertemuan Hotel Aston Kupang saat para pemimpin cabang BRI se-Nusa Tenggara Timur (NTT) berkumpul dalam In House Training (IHT) bertema “Aspek Legal dalam Gugatan Sederhana dan Perselisihan Hubungan Industrial pada Sektor Perbankan.” Acara yang digelar pada Jumat (19/9) ini bukan sekadar pelatihan formal, melainkan ajang berbagi pengalaman sekaligus memperkaya pemahaman hukum bagi insan BRI yang sehari-hari bergelut dengan dinamika dunia perbankan.

Anang Kurniawan, Legal Dept Head BRI RO Denpasar, menyampaikan bahwa forum ini merupakan bentuk investasi pengetahuan penting bagi para pimpinan cabang.
“Kita ingin seluruh pimpinan cabang memiliki bekal komprehensif dalam menghadapi gugatan sederhana maupun perselisihan industrial. Dengan begitu, fungsi bisnis perbankan bisa dijalankan dengan lebih aman dan tetap sesuai koridor hukum,” jelasnya, Selasa (23/9).

Menurut Anang, forum ini tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga membangun rasa percaya diri para pimpinan dalam mengambil keputusan yang berdampak besar bagi nasabah maupun pekerja. Ia menegaskan bahwa BRI senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Komitmen ini adalah cara kami melindungi kepentingan nasabah sekaligus pekerja, karena keduanya adalah denyut nadi BRI,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, SH, MH, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga perbankan dan aparat peradilan.
“Hubungan antara dunia perbankan dan aparat penegak hukum ibarat dua sisi mata uang. Kita harus saling menopang demi menjaga stabilitas. Dengan pemahaman hukum yang baik, penyelesaian sengketa bisa berlangsung cepat, tepat, dan tetap menjunjung rasa keadilan,” ujarnya.

Dalam forum ini, hadir pula dua pakar hukum yang menjadi narasumber utama: I Dewa Budi Watsara, SH dengan materi tentang Gugatan Sederhana, serta Titus Tumuli, S.Sos, SH, MH yang membedah persoalan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Selain itu, seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum NTT juga mengikuti kegiatan ini secara daring, menandai pentingnya kolaborasi lintas institusi.

Acara ditutup dengan suasana penuh keakraban. Para peserta saling berjabat tangan, berbagi senyum, dan menyimpan harapan besar: bahwa perbankan dan hukum dapat berjalan beriringan, menjaga kepercayaan publik, serta menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat.

Apakah Anda ingin saya buatkan juga opsi judul alternatif yang lebih menekankan sisi kolaborasi, misalnya:

“BRI dan Peradilan Bangun Sinergi Hukum, Jaga Stabilitas Perbankan”

“Forum Aspek Legal di Kupang: Saat Bank dan Pengadilan Bertemu di Satu Meja”?

(Marchellino)

You might also like