Proyek Pengerjaan Jalan Provinsi Padang Lamo Tebo Tanpa Plang Nama, Diduga Proyek Siluman Sarat Penyimpangan

0
526

Muarotebo, Independennews.com — Proyek pembangunan Jalan Provinsi Padang Lamo Tebo, diduga Sarat KKN, pasalnya proyek yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Jambi itu sama sekali tidak menggunakan papan plang nama proyek. Masyarakat menilai bahwa pihak kontraktor dalam pelaksanaan pengerjaan proyek telah mengabaikan aturan yang harus dijalankan.

Praktek ini, diduga sudah lama berlangsung tanpa adanya teguran dari pihak dinas terkait dari Provinsi Jambi.

Seperti halnya pada salah satu pegerjaan proyek pengaspal yang berada di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo, Ulu Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, warga menganggap proyek tersebut adalah proyek siluman karena tidak adanya papan nama dari pekerjaan itu. Dengan tidak terpasangnya plang papan nama proyek tersebut warga menduga bahwa proyek itu sarat dengan penyimpangan.

Tindakan kontraktor yang telah mengabaikan aturan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Infornasi Publik (KIP).” ujar Hadi salah seorang tokoh pemuda Desa Sungai Rambai kepada independennews.com, Selasa (16/10/18) di Desa Sungai Rambai.

Didampingi warga lainnya, Hadi mengaku telah mengklarifukasi proyek pekerjaan proyek yang tidak memilik plang papan nama proyek tersebut kepada pihak kontraktor. Namun sayang, kata Hadi, dirinya belum mendapatkan informasi terkait pagu anggaran dan siapa kontraktor yang mengerjakannya.

“Saya sudah tanyakan kepada pihak kontraktor terkait plang papan nama proyek agar dipasang, tetapi pihak kontraktor tampaknya sangat sipele dengan plang papan nama proyek yang dikerjakannya.” ujar Hadi

Meki sudah dipertanyakan, namun pihak kontraktor bagaikan tak memperhatikan teguran masyarakat, padahal pemerintah sendiiri telah menggalakkan perlunya transparansi.

Menurutnya, Hadi, tindakan kontraktor sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Infornasi Publik (KIP). Selain itu pula, pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan jasa, tertuang dimana aturan yang mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, dan nilai kontrak serta jangka waktu dan lama perkerjaan.

“Kalau proyek ini gak jelas, berarti proyek ini bisa dianggap proyek siluman,” Cetus Hadi dengan nada kesal

Hadi berharap, petugas dari dinas terkait seperti pengawas lapangan melakukan monitoring dan teguran kepada rekanan kontraktor yang tidak memasang papan informasi proyek.

“Atau sebaliknya dinas terkait menyarakan agar setiap proyek sebelum dikerjakan harus menyediakan papan informasi proyek.” ujar Hadi

Hadi menambahkan, bahwa pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Hingga berita ini diunggah, pihak dari dinas terkait belum ada tanggapan dan belum bisa dikonfirmasi. (dar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here