Pemko Batam Terapkan PP RI no. 36 tahun 2005, Terhadap Hotel Kuning Menyalahi IMB?

0
1065
Poto : Bangunan Hotel Kuning yang diduga melanggar IMB. (dok)

Batam-Hotel Kuning milik salah satu pengusaha money changer (AT) yang tengah dibangun di Penuin, Nagoya, Batam. telah menyedot perhatian sejumlah kalangan masyarakat Batam. Pasalnya, bangunan tersebut diduga menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi acuan dalam setiap melakukan pembangunan Gedung.

Bahkan baru baru ini, Hotel Kuning yang diduga menyalahi IMB itu, juga telah menyeret dua wartawan media online ke jeruji besi akibat tertangkab tangan Tim Siber Pungli Polda Kepri.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media ini, sabtu (17/12/16) di Bilangan batam center, menunjuk pada PL yang di keluarkan BP Batam dengan Nomor Penetapan Lahan: 27030310, luas A s/ D = 168 M2, ROW JALAN : 6 M, 30 M, Garis Sepdan 10 M, PERUNTUKAN : PERUMAHAN, UWTO berakhir : 28 MEI 2037
, Wilayah PENGEMBANGAN : BATU AMPAR, LOKASI: BLOK VI.

Jika mengacu pada PL nomor : 27030310 tersebut yang menyebutkan bahwa lahan yang ditempati Hotel Kuning adalah Peruntukannya Jelas disebutkan untuk Pemukiman atau Perumahan, Namun pada pelaksanaannya berubah Fungsi menjadi Bangunan Hotel berlantai 7.

Aneh Bim Ajaib, Kuat dugaan bahwa IMB Hotel Kuning tidak mengacu pada “Fatwa Planologiā€ yang di keluarkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sementara itu, Amat Tantoso mengatakan bahwa hotel kuning miliknya yang tengah proses pembangunan telah mengantongi izin lengkap.

“Yah, izin hotel sudah lengkap,”Katanya dihadapan wartawan di Sari Jaya Hotel belum lama ini.

Jika mengacu pada Penetapan Lahan dan Gambar Penetapan Lokasi yang diterbitkan BP Batam, Hotel Kuning diduga telah menyalahi IMB.

Yang mana bunyi IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Sementara itu, berdasarkan PP RI no. 36 tahun 2005 Pasal 112 ayat 1, Pasal 113, ayat (1): “Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.”

Bagian Kedua: Pada Tahap Pembangunan.
Pasal 114, ayat (2): “Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.”

Pasal 114, ayat (3): “Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.”

Pasal 114, ayat (4): “Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.”

Pasal 115, ayat (1): “Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.”

Pasal 115, ayat (2): “Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan “sanksi perintah pembongkaran.”(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here