Menteri Sri Mulyani Tanggapi Soal Polemik PPN Sembako

0
129

 

Independennews.com, Batam – Indonesia saat ini dihebohkan dengan adanya rencana pemerintah yang akan menetapkan pajak pada sembilan bahan pokok (sembako).

Hal ini menjadi perbincangan ditengah masyarakat dan menjadi polemik baru ditengah maraknya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini juga belum dapat teratasi sepenuhnya.

Salah seorang warga, Kusniati (38) merasa terusik dengan rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok.

“Kalau negara mau kenain pajak untuk sembako, berarti negara itu tidak memperhatikan rakyat kecilnya. Sedangkan kayak begini saja, menjerit, mau ditambahin beban pajak,” ujar Kusniati seperti dilansir BBC News Indonesia, (10/6/21)

Kusniati mengaku selama pandemi penjualannya turun hingga 50%. Ia berharap pemerintah tidak mencari masalah baru dengan mengenakan PPN pada sembako.

“Ekonomi keadaannya seperti ini, ngapain harus ditambahin beban pajak,” pungkasnya.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tidak mengenakan pajak pada sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

“Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan,” tulis Sri Mulyani di laman facebooknya, Senin (14/6/21).

Ia menjelaskan produk lokal yang dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak.

“Misalnya beras produksi petani kita seperti, Cianjur, rojolele, pandan wangi dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN),” jelasnya.

Namun kata dia, beras yang dipungut pajak adalah beras premium impor seperti beras basmati dan shirataki yang harganya bisa mencapai 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas.

“Demikian juga daging sapi premium seperti daging Kobe, Wagyu yang harganya bisa mencapai 5-15 kali lipat dari harga daging sapi biasa seharusnya perlakuan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak,” sambungnya.

Hal ini Ia katakan sebagai bentuk azas keadilan dalam perpajakan dimana yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi.

” semangat para pedangang untuk bangkit sungguh luar biasa, ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita, dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan,” tutupnya (SOP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here