Pemda KKA dan Tim Menkopolhukam gelar Rapat Koordinasi ADS-B dan VHF-ER

0
43

INDEPENDENNEWS.COM, ANAMBAS –Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Tim Menkopolhukam menggelar rapat koordinasi terkait Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) dan Very High Frequency Extended Range (VHF-ER) di wilayah Kab. Kep. Anambas, pada Jumat (13/9/19) pukul 09.00 WIB betempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Lama

Kegiatan tersebut dipimpin oleh M. Yendi (Asisten III Pemkab KKA) dan dihadiri antara lain : Tim Menko Polhukam RI, Yunizar (Kadis PTSP KKA), Mayor Laut (T) Arif Budiman Danlanudal Palmatak, Mayor Haryoko (Perwakilan Korem Tanjung Pinang), Kapten Imam Hanafi (Pasientel Lanal Tarempa), Iptu Buskardi (Kasatintel Polres Anambas), Ade Suganda (Jaksa Kacabjari Tarempa), Andi Agrial (Kadishub KKA), Redo (Camat Palmatak), AKP Septimaris (Kapolsek Siantan), Peltu Amrul (Plh Danramil 02 Tarempa), OPD serta FKPD KKA.

Sementara itu Tim Menkopolhukam ialah Kol. Arh. Pontjo Wasono, Kabid Ancaman Intelijen pada Asdep 2/IV Hanneg. Kol. Sus. Apris Maulana, Kabid Kontra Intelijen pada Asdep 2/IV Hanneg. Kol. Chb. Ferdinand Mahulete, Kabid Informatika pada Asdep 2/VII Kominfotur. Mayor Chb. Trimanto, Dantim 2 Denkomrad Satkomsus Satinteltek BAIS TNI. Debbi Agustio, S.H., Analisis Pertahanan Keamanan Negara pada Asdep 3/IV Hanneg.

Pada kesempatan itu Assten III KKA M. Yendi menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati atas ketidakhadiran dalam kegiatan ini.

“Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan dari Tim Menkopolhukam di Kab. Kepulauan Anambas. Kami bisa mendapatkan masukan dari Tim Menkopolhukam mengenai Tower di Palmatak terkait ADS-B dan VHF-ER agar di sampaikan kepada Pusat.” ujarnya Singkat.

Kol. Arh. Pontjo Wasono, Kabid Ancaman Intelijen pada Asdep 2/IV Hanneg (Perwakilan Tim Menko Polhukam) mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai pemahaman terhadap ADS-B dan VHF-ER serta memberikan masukan kepada kami yang akan disampaikan kepada Menkopolhukam terkait ADS-B dan VHF-ER.

Dalam diskusi itu, Kadis PTSP KKA Yunizar mengatakan, terkait Tower yang berada di Palmatak untuk tujuan telekomunikasi belum terdaftar dan terdapat surat yang belum selesai. Dengan demikian, daerah memberikan tindakan sehingga timbul permasalahan, disisi perizinan izin tahun 2010 mungkin dari PU belum mengetahui masalah perizinannya tower perhubungan, apakah harus dibongkar.

Sementara itu, Redo Camat Palmatak mengatakan, bahwa masyarakat diwilayah kecamatan Palmatak hanya mengetahui hanya sebatas tower Telekomunikasi ari pusat.

Kolonel Apris Maulana mengatakan bahwa Kegiatan Tim Menkopolhukam Menyampaikan bahwa mereka telah malaksanakan kunjungan di tahun 2017 berkaitan lemahnya telekomunikasi di KKA

“Terkait Tower yang berada di Palmatak, kami dari Tim sudah melakukan pengeicekan dan sudah mengantongi izin dan untuk navigasi udara tidak masalah, namun IMB peruntukan belum jelas IMB.

Peruntukan nya untuk apa dicek ulang apakah Menhub perizinan resmi akan ditindak lanjuti kedepan peruntukan nya ada

Kol. Arh. Pontjo Wasono, Kabid Ancaman Intelijen pada Asdep 2/IV Hanneg mengatakan, Kegiatan yang kami laksanakan di Kab. Kep. Anambas mengumpulkan data untuk masukan dan disampaikan kepusat sehingga ke depannya mengenai permasalahan ini dapat terselesaikan.

Sedangkan mengenai konteks perizinan pembangunan kedepan yang dilaksanakan tingkat kabupaten, untuk pengecekan bukan menghalangi dalam pembangunan tetapi agar harmonis dalam kegiatan agar berjalan transparan dan berjalan aman.

“Setiap pembangunan harus diketahui oleh pemerintah daerah siapapun pasti akan mendukung tetapi bukan berarti program pusat tanpa izin terus membangun berarti ada mis komunikasi

Fasilitas Tower tersebut merupakan hasil kerjasama dirjenhub Kemenhub dan asosiasi penerbangan sipil Singapura, kedua pihak membangun kesepahaman mengacu ke Flight Information Regional (FIR) terlihat ada hal yang perlu diluruskan perundingan nya

Pembangunan tersebut berdasarkan Kesepakatan tahun 2010 dan langsung beroperasional sehingga masyarakat bingung dan bertanya-tanya dimunculkan bahwa milik Menhub ini merupakan Miss Komunikasi dari kesepakatan itu dengan pihak Singapura secara spesifikasi dari ADBS ke Singapura, jadi tidak melalui Indonesia arti nya tidak terkontrol oleh Indonesia bicara kedaulatan indonesia harus di hormati di lapangan, ada komunikasi langsung dari Singapura terhadap express minta flight clearance tidak bisa seperti seharusnya indo kita yang berdaulat.

Namun persepsi berbeda ini kementerian koordinator agar berjalan nanti akan melihat kembali perizinan untuk kabupaten tata ruang dan AMDAL untuk kabupaten menyangkut keselamatan bersama disini bukan pesawat sipil saja namun ada pesawat militer tercepat yang menjaga kedaulatan militer beraktivitas disana. Bukan berarti langsung diterapkan disini dipasang alat disini.

Ada kesan mis Kordinasi kurang songkronisasi justru di rugikan, kami berharap Pemda KKA sebagai garda terdepan mohon perangkat masyarakat di perkuat peduli terhadap seperti itu semua memiliki tujuan yang sama yakni NKRI sumber daya garda terdepan yang dimanfaatkan oleh pihak pihak asing agar tidak dimanfaatkan oleh asing harus sesuai kan dengan perizinan yang berlaku.

Sementara Danlanudal Palmatak Mayor Laut (P) Arif Budiman mengatakan, bahwa agar permasalahan ini segera terselesaikan dimana kita sebagai instansi militer yang menjaga kedaulatan melalui pesawat Pengawasan harus melapor ke pihak Singapura, jika akan terbang namun pihak mereka yang melaksanakan latihan di wilayah kita sah sah saja ini harus ditindak lanjuti sehingga kedepannya tidak seperti ini.(Az)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.