Mahfud MD : Penegak Hukum Harus Sikapi Serius Upaya Penggulingan Pemerintah

0
447
Foto : mahfud MD (net)

Jogjakarta, IndependenNews.com, -Ahli hukum tata negara Mahfud MD mengatakan  upaya penggulingan pemerintahan atau makar adalah perbuatan serius yang harus disikapi dengan serius oleh penegak hukum.

Menurutnya, Tudingan makar itu serius dan nangkapnya juga harus serius, kalau dugaan makar ini dikaitkan dengan politik maka itu tidak benar,” ujar Mahfud MD saat ditemui di kompleks Pemda DIY, Kepatihan. Yogyakarta, Jumat (2/12/2016). seperti dilansir tribunjogja

Karenanya, dia mendukung langkah-langkah kepolisian dalam menanggulangi dugaan makar yang dilakukan beberapa orang dan berujung penangkapan. Namun dia menggarisbawahi bahwa penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

“Kalau memang ada langkah-langkah menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadipun bisa dilakukan,” Kata Mahfud

Mahfud MD miminta kepolisian menjelaskan kasus ini dengan transparan agar tidak ada dugaan yang macam-macam.

“Kepolisian harus benar-benar serius menangani ini, segera diumumkan kejelasannya dan kalau tidak segera dilepas,”Harapnya
Seperti diketahui bahwa paska penangkapan 10 orang terduga berencana melakukan upaya makar atau upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, kepolisian telah menerapkan sejumlah pasal yang menjerat para terduga diantaranya, pasal 107 kuhp juncto pasal 110 kuhp, juncto pasal 87 kuhp. pasal 107 dengan ancaman pidana seumur hidup,”ungkap karo penmas mabes polri kombes rikwanto di mabes polri, jalan trunojoyo, jakarta selatan, jumat (2/12/2016) seperti dilansir detik.

sepuluh orang yang ditahan yakni ad, e, ad, kz, fa, ra, rs, sb, ja, dan rk. namun hanya 8 orang di antaranya yang dikenai pasal tersebut. sedangkan untuk 2 orang lainnya, yaitu ja dan rk, dikenai pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite).

pasal 107 kuhp berbunyi:

(1) makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

kemudian pasal 110 kuhp berbunyi:

(1) permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

(2) pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain;

3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;

4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;

5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.

(4) tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

(5) jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

sedangkan, pasal 87 kuhp berbunyi:

dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.