Rokok Tanpa Cukai Diatur Dalam UU No 44, Kontribusi Penerimaan Negara Nol

0
1896
Poto : Direktur Lalulintas Barang BP Batam Ir Tri Novianto Putra MM, Eng. (dok)

Batam-Direktur Lalulintas Barang BP Batam Ir Tri Novianto Putra MM, Eng.
mengatakan kwota rokok di Kota Batam diatur dalam UU no 44 tentang kawasan
bebas rokok pelabuhan bebas Batam, PP No 10 Tentang Kepabeanan dan Cukai,
Peraturan menteri Keuangan (PMK) no 47.

“Kemudian diatur lagi secara mendeteil bagaimana mengatur mekanisme
peyebarannya dari mulai kwota pertahun dan cara membaginya, itu diatur
dalam perka no 15. Sementara jumlah kwota yang diberikan harus sesuai
dengan kwota yang dibutuhkan masyarakat. artinya tidak boleh berlebihan
karena apabila berlebihan akan merembes ke wilayah kepabeanan lainya.”kata
Tri Novianto Putra dalam siaran pers, Rabu (29/3/17) di Gedung Marketing
Center BP Batam.

Dia juga mengatakan bahwa rokok bebas cukai itu, diberikan berdasarkan
kwota dan hanya boleh dikonsumsi di batam. Rokok ini tidak boleh dipasarkan ataupun dikonsumsi diluar daerah Batam.

“Peredaran rokok bebas cukai di luar wilayah batam atau di daerah
kepabeanan lain, kata Tri itu melanggar aturan, Namun yang mengawasi peredaran rokok tanpa cukai ini hanya bisa dilakukan atau domainnya Bea Cukai. Sementara sanksi kepada perusahaan rokok yang melanggar aturan tersebut di kenakan saksi berdasarkan rekomendasi dari Bea Cukai. Selanjutnya BP Batam memberikan sanksi berupa pengurangan kwota atau menutup perusahaan itu.”tuturnya

Sementara itu, jumlah kwoto rokok tanpa cukai di Batam mencapai 400 juta batang per semester, maka untuk melakukan pengotrolan BP Batam akan menerapkan instrumen pengontrol yakni System Trafick.

“Pengotrolan di pelabuhan dan di pergudangan BP Batam hingga ke gudang industri atau pabrik,”ujar Tri
Menurut Tri bahwa pendapatan negara dari Peroduksi rokok tanpa cukai sama sekali tidak ada, karena itu pihaknya akan menerapkan system lebel berbayar sehingga ada pemasukan bagi negara.

“Cuma saja, hal itu masih dalam tahap pembahasan,”Katanya

Secara ekonomi bisnis, Rokok tanpa cukai ini negara sangat dirugikan, karena tidak ada memberikan kontribusi penerimaan bagi nagara berupa PNBP dari rokok non cukai.

“Memang itu, legal berdasarkan undang-undang yang mengatur. Melihat peredaran rokok non cukai yang semakin tidak terkontrol, maka instrumen label berbayar dinilai baik untuk diterapkan sehingga ada pemasukan bagi negara.(A01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here