Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Riau Diterima Komisi III DPRD Kepri

0
42

Batam, Komisi III DPRD Kepulauan menerima kunjungan kerja komisi IV DPRD Riau dalam rangka mendalami implementasi perda kelistrikan di Provinsi Kepri, Selasa (29/1/2019) di Lantai 5 Gedung Graha Kepri, Batam Center.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution dalam pemaparannya mengungkapkan, bahwa kepulauan riau memiliki sebanyak 2.408 pulau baik yang sudah dihuni maupun yang masih kosong.

” Masyarakat kepri menduami sebanyak 316 pulau. Dari sekian banyak pulau yang didiami masyarakat baru 60 pulau telah dialiri listrik,” ungkap Surya Makmur Nasution.

Dikatakan Surya Makmur, pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2019 ini, berkomitmen untuk merealisasikan listrik kepada pulau-pulau yang sudah berpenghuni tetapi namun belum teraliri listrik.

” Saat ini sebagai penyedia Listrik di Kepri selain PT PLN persero, juga ada pihak swasta yang disebut Usaha Penyedia Tenaga Listrik (UPTL). Ketersediaan Listrik di Kepri dijamin oleh delapan UPTL.” Terang Surya Makmur

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menjelaskan, bahwa saat ini kelistrikan Kepri diatur dalam perda Perda Nomor 05 Tahun 2017 , yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bagi yang belum teraliri listrik.

Karakteristik wilayah Kepulauan Riau, Kata Irwansyah, berbeda dengan wilayah Riau sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan berbeda pula.

” Kondisi wilayah Kepri dengan Riau sangat berbeda, kepri terdiri dari pulau-pulau yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik sangat sulit. Sementara di Riau Daratan sambungan kabel listrik bisa paralel yang terkoneksi ke semua sudut ,” ujar Irwansyah.

Terkait dengan penerapan tarif tenaga listrik, ia menjelaskan bahwa di Kepulauan Riau telah diterapkan sesuai dengan amanah perda.

Wakil Ketua Komisi IV Mas Gaul Yunus mengatakan, di Provinsi Riau perda tentang kelistrikan baru disahkan pada akhir 2018 lalu. Berbeda dengan di Kepri yang sudah lebih dulu mengesahkan perda kelistrikan.

“Riau baru bulan Desember 2018 lalu disahkan. Kepri dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan sebagai tolak ukur penerapan perda kelistrikan, kami melihat bahwa Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, memiliki tingkat kesulitan dalam membangun jaringan kelistrikannya. Oleh karena itu kami menimbang sangat cocok untuk mendami sistim kelistrikan kepri, ” kata Gaul.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Manurung mempertanyakan rencana realisasi pembangunan kelistrikan pada tahun 2019 terkusus didaerah hinterland.

“Berdasarkan program pemerintah pusat terkait kelistrikan harus terealisasi di seluruh daerah, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain itu kita juga ingin mengetahui bagaimana perda ini mengatur tentang kerjasama pemerintah, pengusaha dan penyedia tenaga listrik.” kata Manahara (**)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.