KPU Sumut Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Paslon Gubsu 2018

0
709

Medan, IndependenNews.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka Rapat Pleno Terbuka pengumuman penetapan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 di Hotel Grand Mercure Medan, Senin (12/02/2018).

Turut Hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut yakni Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sumatera Utara Mulia Banuarea S.Ag, MSi., Dr H. Dadang Zulkarnain, MSi., Anggota KPU Sumut Yulhasni, SS, MSi., Nazir Salim Manik, S.Sos, MSP., Ir.Benget Manahan Silitonga, Sekretaris KPU Sumut DR. H. Abdul Rajab Pasaribu, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw MH.

Dalam sambutan Ketua KPU Provinsi Sumut  Mulia Banuarea mengatakan sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2017 telah di ubah menjadi PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang tahapan program dan jadwal penetapan pemilihan Kepala Daerah tetap di seluruh Indonesia, kemudian KPU Sumut telah membuat surat keputusan nomor 86 tentang tahapan pemilihan program dan jadwal gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumut.

“Berdasarkan urutan pendaftaran dari tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumut yang di usung oleh pimpinan partai politik yakni
bakal pasangan calon Eddy Rahmayadi dan Ijeck Syah diusung oleh enam koalisi partai politik yaitu partai Golkar 17 kursi, Gerindra 8 kursi, Hanura 10 kursi, PKS 9 kursi, PAN 6 kursi, dan Partai Nasdem 5 kursi sehingga total 60 kursi, JR Saragih dan Ance diusung oleh Partai Demokrat 14 kursi, PKP 3 kursi, dan PKPI 3 kursi dengan total 20 kursi, serta Djarot Hidayat dan Sihar Sitorus diusung oleh PDI Perjuangan 16 kursi dan PPP 4 kursi,” kata yang kerap disapa Mul.

“Pada tanggal 17 Januari 2018,
semua sudah terperoses, diberikan berita acara hasil penelitian administrasi, kesempatan memperbaiki kekurangan dokumen, dan melengkapi dokumen yang sudah diterapkan pada tanggal 17 Februari 2018,” ujarnya.

Sebagaimana yang sudah di amanatkan UU bahwa hasil perbaikan akan diserahkan untuk di umumkan dan disepakati setelah diteliti KPU Sumut.

“Kami selalu menjalankan apa yang sudah ada dalam regulasi untuk dapat mengedepankan nilai perjuangan, menjaga identitas lembaga, tidak akan berpihak ke salah satu paslon, transfaransi, keterbukaan, dan mengedepankan pelayanan,” ujarnya.

Sebagaimana yang diatur dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 12 mengenai tiga prinsip yang dilakukan yaitu berkampanye secara jujur, terbuka, dan menggunakan dialog khusus.

(Andi Sulaiman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here