Komisi I DPRD Sulbar Bahas Finalisasi RPJMD 2025–2030: Tekankan Konsistensi Visi dan Efektivitas Layanan Publik

Independennews.com | MAMUJU – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu, 11 Juni 2025, guna membahas rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar 2025–2030.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Syamsul Samad, dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD, termasuk Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Kominfo, Badan Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian Daerah, serta Satpol-PP dan Damkar.

Fokus utama rapat adalah pendalaman isi dokumen RPJMD, yang mencakup arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, termasuk program prioritas, strategi implementasi, serta indikator kinerja utama yang disusun oleh tim perencana.

Also Read:

Sekretariat DPRD Sulbar Dukung Penuh Pembentukan Koperasi ASN “Panca Daya”

Dalam forum tersebut, Syamsul Samad menegaskan bahwa dokumen RPJMD harus menjadi pedoman pembangunan yang jelas, realistis, dan selaras dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

“Dokumen RPJMD harus menjadi pedoman yang jelas, konsisten, dan realistis. Tidak boleh ada yang bertentangan antara visi gubernur dengan strategi implementasi di lapangan,” tegas Syamsul.

Also Read:

Pangkalan Gas Nakal, Disperindag Mamuju dan Pertamina Bakal Cabut Izin Usaha Pangkalannya

Komisi I juga menyoroti pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan dokumen RPJPD, rencana strategis masing-masing OPD, serta kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, disampaikan pula sejumlah masukan terkait:

Penguatan indikator kinerja utama (IKU)

Also Read:

Bahtiar Berikan Penghargaan Kepada OPD Pemprov Sulbar Atas Kinerja Terbaiknya

Peningkatan efektivitas dan responsivitas layanan publik

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien

Also Read:

Pilu Dua Perempuan Permasalahkan Tamu Open Bo, Kapolsekta Mamuju Respon Cepat Datangi TKP Keributan

Rapat ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DPRD dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan terbuka.

Komisi I menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal setiap tahapan penyusunan RPJMD agar dokumen perencanaan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat secara menyeluruh.(mf)

Also Read:

Warga dan Mahasiswa Gelar Aksi Jilid III, Desak Gubernur Sulbar Cabut Izin Tambang Pasir

Also Read:

IJS Sulbar Masuki Periode Baru, SDK: Saya Percaya pada Jurnalisme Fakta, Bukan Pura-Pura