IWO Kepri Minta Pemkab Karimun Tinjau Ulang Surat Edaran

0
534

Batam – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (DPD IWO) Provinsi Kepri mempertanyakan pengumuman yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Pengumuman dalam bentuk surat bernomor 489/HMS/149/XII/2017 ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Tang dengan judul ‘Pengumunan Publikasi Media Massa’ dinilai tidak fair dan cenderung berpotensi mendatangkan polemik di perusahaan pers yang sudah bekerjasama di Pemkab Karimun.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD IWO Kepri Rudiarjo Pangaribuan menilai, dalam perumusan surat pengumuman itu cenderung tidak berimbang.

“Pertanyaannya, apakah dewan pers didewankan sebagai acuan aturan satu-satunya? Tentu menurut hemat kami tidak. Seharusnya, proses verifikasi adalah tanggung jawab pemerintah dan dewan pers. Bukan sebaliknya,” tegas pria yang juga Pemred media swarakepri.com itu.

Hal itu ia tegaskannya karena menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada satu pun pasal mengenai acuan yang dikeluarkan dewan pers adalah satu-satunya yang mutlak. “Ini kan tidak ada,” imbuhnya.

Rudi menegaskan dan meminta Pemkab Karimun melalui bupati, untuk memperbaiki syarat yang dikeluarkan tersebut. Karena bagaimana pun juga kata dia, seluruh media online di sana sudah berkontribusi memberikan informasi tentang perkembangan karimun.

“Tapi kalau syaratnya keaktifan memberitakan Karimun mungkin masuk akal. Tapi masalah proses verifikasi. Lantas, media yang sudah berkontribusi apakah tidak diberikan pembinaan? Semua berbadan hukum. Nah sekarang, kami sungguh keberatan dengan pengumuman itu. Mohon segera revisi. Dalam waktu dekat, kami surati bupati. Jangan sampai hal ini polemik di antara kita,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang
Hukum dan Advokasi IWO Kepri Jerry Fernandez, SH.,CLA berpendapat, surat pengumuman yang ditandatangani Muhammad Tang tersebut tidak mengikat sepanjang berkenaan dengan kontrak kemitraan dgn media yang kabarnya telah berlaku,” kata pengacara muda itu.

Sebab surat itu lahir setelah kontrak kemitraan itu terjadi, kata Jerry. “Kan Undang-Undang Tidak Berlaku Surut, enak betul dong kalo berjanji sama orang, trus sebagai penguasa membuat regulasi baru untuk mengharamkan perjanjian itu, itu sudah beriktikad buruk namanya,” tandas Jerry.

Perlu diingat, lanjut Jerry, bahwa perikatan itu menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. “Jadi apapun bunyi regulasi baru itu, selagi perikatan tersebut masih terpenuhi syarat sahnya maka tetap wajib dipatuhi,” urai Jerry.

Lebih jelas dikatakan Jerry, bahwa media anggota IWO Kepri sudah memenuhi standar menjadi perusahaan pers. Yakni sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Selaras dengan itu, pada pasal 9 ayat 1-2 UU Pers, bahwa Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pasal 2 bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

“Jadi gak ada masalah. Tapi lainnya halnya, ada media yang gak memenuh Undang-undang. Kami juga selektif dalam hal ini. Jadi tak ada alasan ditolak atau ada syarat khusus segala. Pemkab Karimun kami minta untuk tidak salah menafsirkan kewenangan dewan pers dalam hal ini, karena berpotensi menciptakan keretakan hubungan IWO dengan Pemkab. Kalau sudah begitu. Seluruh IWO Nasional akan bergabung mengutuk keras soal itu,” tambahnya.

BIDKUM IWO KEPRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here