Dua Jalan Menuju Citra

Antara yang cepat tapi dangkal, dan yang santun tapi tak sampai
Oleh: Dioni Arvona

1. Panggung di Tengah Reruntuhan

Setiap kali bencana menyapa Sumatera Barat, publik tahu satu hal: yang roboh bukan hanya rumah warga, tetapi juga batas antara empati dan pencitraan.
Tenda bantuan berdiri seiring kamera yang menyorot. Kardus bertuliskan jabatan tersusun rapi seperti properti panggung. Warga diatur posisinya agar tangisnya jatuh tepat di tengah frame.

Di antara puing dan genangan air, tampil dua sosok dengan gaya berbeda: seorang anggota DPR RI yang gesit membagi bantuan, dan seorang gubernur yang teduh menebar doa.
Dua gaya, dua narasi — tapi satu tujuan: membangun citra.

2. Politik Bantuan, Politik Tontonan

Sang anggota DPR paham betul rumus zaman media: kamera lebih cepat dari kebijakan.
Begitu angin kencang merobohkan atap rumah warga, ia datang — lengkap dengan spanduk dan angka donasi yang wajib disebut.
Dana reses diubah menjadi simbol kepedulian; berita bencana menjelma menjadi panggung politik kemanusiaan.

Kita tentu tak menolak bantuan. Namun di era politik visual, niat baik kerap kehilangan makna ketika terlalu sibuk disorot.
Empati berubah menjadi komoditas, dan bantuan menjadi strategi komunikasi.

Sementara di sisi lain, sang gubernur memilih tampil teduh: hadir dengan doa, kata sabar, dan simbol religiusitas.
Namun di dunia yang lapar akan visual, kesalehan tanpa dokumentasi terasa samar.
Ia tampak luhur, tetapi kehilangan momentum.
Doa tanpa kamera kini kalah cepat dari amplop yang beredar.

3. Amal yang Dikelola, Kepedulian yang Dikapitalisasi

Kedua gaya ini sejatinya tak jauh berbeda: keduanya beroperasi di medan yang sama — politik persepsi.
Yang satu menebar uang agar tampak nyata, yang lain menebar doa agar tampak bijak.
Namun keduanya kerap terjebak dalam pola serupa: simbol lebih penting daripada substansi.

Bantuan bukan lagi ekspresi kemanusiaan, melainkan alat legitimasi.
Kemiskinan tak perlu dihapus — cukup dikelola.
Bencana tak perlu dicegah — cukup dikunjungi.
Rakyat bukan lagi subjek kebijakan, melainkan latar bagi potret kepedulian.

Inilah wajah baru kekuasaan di ranah Minang hari ini — politik amal.
Relasi patronase berganti rupa: dari janji proyek menjadi donasi pribadi.
Yang memberi tampak mulia, yang menerima berutang rasa terima kasih.
Dan dari utang rasa itulah tumbuh loyalitas politik yang tak tertulis.

4. Demokrasi di Era Kamera

Kita hidup di masa ketika demokrasi lebih sering tampil di layar daripada bekerja di lapangan.
Yang sibuk di kamera dianggap peduli, yang sibuk di meja kebijakan dianggap tidak hadir.
Padahal kepedulian sejati justru bekerja dalam diam — di balik anggaran, di tengah rapat kecil, di antara keputusan yang tak populer namun berpihak.

Sayangnya, kerja semacam itu tak punya nilai jual di dunia yang lapar tontonan.
Yang senyap dianggap tak ada; yang ramai dianggap benar.
Selama algoritma lebih menentukan persepsi daripada hasil kerja, politik kita akan terus menjadi lomba tampil paling peduli.

5. Epilog: Di Antara Dua Jalan

Ketika kamera telah padam dan spanduk digulung, yang tersisa hanya warga menatap puing.
Seorang ibu di Solok berbisik lirih, “Yang penting sudah ada yang datang.”
Kalimat sederhana itu adalah doa sekaligus keputusasaan.

Kita telah terlalu lama terbiasa menerima kedatangan daripada perubahan.
Terlalu mudah terharu oleh gestur, tapi tak sempat menagih kebijakan.
Dan di situlah demokrasi kita perlahan kehilangan makna — terjebak di antara dua jalan menuju citra:
yang cepat tapi dangkal, atau yang santun tapi tak sampai.

Catatan Redaksi

Tulisan ini bukan tentang siapa yang lebih baik — pejabat yang memberi uang atau pejabat yang memberi nasihat.
Ini tentang bagaimana kekuasaan mengelola empati sebagai strategi, dan bagaimana rakyat, tanpa sadar, ikut menontonnya seperti serial yang berulang setiap kali bencana datang.

You might also like