DPRD Banyuwangi Gelar Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Masyarakat Miskin

0
128

IndependenNews.com, Banyuangi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuangi menggelar Sosialisasi perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan, pada selasa (19/4/22) bertempat di pendopo Kecamatan Rogojampi.

Kegiatan sosialisasi ini sebagai merupakan upaya pemerintah daerah bersama Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi dalam kepeduliannya terhadap warga masyarakat miskin.

Turut menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya Camat Rogojampi H.Hartono, Wakil ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Harianto SH dari Fraksi Demokrat, Drs. Syahroni , Marifatul Kamila SH dari Fraksi Golkar serta masyarakat kecamatan Rogojampi.

Pada kesempatan ini dalam sambutannya, Hartono Camat Rogojampi menyampaikan ucapan terimakasih, atas penyelenggaraan sosialisasi terkait Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Kemiskinan. Karena dengan adanya kegiatan sosialisasi perda tentang penanggulangan kemiskinan ini masyarakat mengetahui dan mengerti adanya perda yang memperhatikan masyarakat miskin.

“Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan para wakil rakyat, dan mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya untuk wilayah Kecamatan Rogojampi,”harap Hartono.

Sementara itu anggota DPRD Banyuangi, Marifatul mengatakan, sosialisasi perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan, nantinya akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

“Dengan adanya perda ini masyarakat miskin atau tidak mampu akan mendapatkan hak-hak yang sama dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat sehingga tidak ada kesenjangan sosial atau ketidakadilan,”jelas Ulfa panggilan akrabnya.

Hal senada disampaikan Drs. Syahroni dari Fraksi PPP berharap apabila ada masyarakat yang membutuhkan maka kewajiban kita untuk membantu mereka.

“Kita harus bantu bagi saudara yang tidak mampu apalagi dibulan yang penuh berkah ini, dan kalau memang perlu sampaikan pada desa atau kalau ada wakil rakyat atau dewan didesa tersebut, tujuan perda dibuat untuk melindungi masyarakat miskin,” Papar Syahroni.

Wakil Ketua, Michael Edy Harianto, SH menyampaikan, bahwa DPRD sebagai pembuat perda sekaligus mempunyai tugas sebagai pengawas.

“Dengan adanya perda no 2 tahun 2020 ini, kami sangat peduli terhadap keberadaan kemiskinan yang ada di Banyuwangi dan berharap nantinya bisa mampu mengurangi kemiskinan serta memberikan perlindungan hak yang sama,” Ujar Michael dari fraksi Demokrat.

Penerapan perda ini, menurut Michael, sebagai ujung tombak ialah ditingkat Desa, karena yang erhubungan langsung dengan masyarakat.

“Pemerintah Desa diharapkan untuk mendata kembali secara rinci masyarakat kurang mampu, sehingga data masyarakat miskin akurat. Dan kita akan mengetahui keberadaan masyarakat miskin, karena bantuan sudah digelontorkan ke desa mulai BLT, PKH, dan banyak lagi , disini desa harus jeli siapa-siapa yang jadi keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran. Untuk itu, dengan adanya perda tersebut jangan dijadikan malas-malasan oleh keluarga penerima manfaat atau masyarakat miskin.” pungkasnya. (Har)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here