Direktur Lahan BP Batam Hartawan: Proses Pengurusan Faktur UWT Dipangkas Hanya 28 Hari

0
293

BATAM, INDEPENDENNEWS.COM –– Upaya meningkatkan minat investor menanamkan modal nya di Kota Batam. Badan Pengusahaan (BP) Batam menerbitkan Perka no 3 Tahun 2020. Dengan diterbitkannya Perka ini dan dilakukannya perampingan waktu proses pengurusan lahan hanya dengan 28 hari, Akan memudahkan kalangan bisnis dan masyarakat untuk mendapatkan dokumen pemanfaatan lahan.

“Proses waktu pengurusan dokumen pemanfaatan lahan telah dirampingkan dengan hingga 28 hari kerja, sejak diajukan permohonan ke PTSP,” ujar Direktur Pengelolaan Lahan Ir Ilham Eka Hartawan didampingi Direktur Promosi dan Humas Dendi Gustinandar kepada media dalam sebuah konferensi pers, Selasa (26/2/20) kemarin, di Gedung Marketing center BP Batam.

Dijelaskan Ilham, uarian proses waktu pengurusan dari sejak permohonan diajukan hingga dikeluarkannya SPPL cukup 28 hari saja.

“Syarat Pengajuan permohonan ke PTSP dengan melampirkan dokumen yakni KTP/Indentitas Badan Hukum dan rencana Bisnis. Kemudian dokumen pengajuan melalui beberapa tahapan proses yakni :
Penerbitan berita acara kelayakan 5 hari kerja, persetujuan pimpinan 3 hari kerja, penerbitan SKPL dan Faktur UWT 10 hari kerja dan penerbitan SPPL 10 hari Kerja.”terang Hartawan.

Lanjut Hartawan, Perka No 3 Tahun 2020 mewajibkan penerima alokasi menyediakan jaminan investasi sebesar 20 persen dari nilai investasi, jaminan investasi dapat disetor 70 persen pada saat pelaksanaan konstruksi (setelah perjanjian lengkap), jaminan investasi 30 persen sisanya dapat dicairkan setelah konstruksi selesai atau mulai operasional.

Dia juga menyingging penyelesaian KSB (Kavling Siap Bangun) ada dua penyelesaian yakni penyelesaian secara sistematis yakni mendata kavling siap bangun yang memiliki izin dari BP Batam.

Membuat laporan kepada Direktur lahan, mempersiapkan faktur UWT untuk ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan terhadap KSB yang belum membayar UWT.

Penyelesaian secara seporadis, kata Hartawan, Penerima KSB mengajukan permohonan penyelesaian Dokumen Alokasi KSB pengelolaan lahan melalui loket pada PTSP BP Batam.

Kemudian melakukan penelitian secara teknis dan yuridis terhadap permohonan dimaksud . Mempersiapkan faktur UWT untuk ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan lahan. Setelah penerima KSB melakukan pembayaran UWT, subdit PPL membuat SPPL untuk ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan lahan.

Saat disinggung terkait Pengurusan UWT KSB yang sudah memiliki Sertifikat BPN, Hartawan mengatakan, berdasarkan data tercatat ada 65.000 KSB yang tersebar di Batam.

“Saat ini ada sekitar 2500 dokumen KSB yang sudah kami terima untuk diterbitkan Faktur UWT, kendalanya ada sekitar 200 dukumen yang melampirkan penghubung seperti Nomor telepon dan email sudah tak aktif atau, email nya menolak, sehingga terkendala saat memberikan informasi kepada pemilik. Tapi kami akan lakukan sistem jemput bola dengan mengaktifkan program BLINK,’ujar Hartawan

Pengurusan UWT KSB juga telah dipangkas sehingga proses diterbitkan nya Faktur UWT hanya 28 hari.

“Masyarakat yang ingin mengurus UWT cukup melampirkan dokumen Sertifikat BPN dan Indentitas KTP.” Pungkasnya (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.