BP Batam Bakal Pidanakan Pelaku Pembalakan Hutan Lindung Untuk Dijadikan KSB

0
600

INDEPENDENNEWS.COM, BATAM — Menanggapi Informasi terkait maraknya Kavling Siap Bangun (KSB) dan CUT and Fild dikawasan Hutan Lindung Punggur dan sejumlah kegiatan perluasan Lahan KSB di Kota Batam, BP Batam menggelar presskon dengan Sejumlah Media, Jumat (2/8/19) bertempat di Gedung Marketing Center BP Batam.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Promosi dan Humas BP Batam Dendi Gustinandar didampingi Direktur Lahan BP Batam Imam Bachroni, Direktur Perencanaan BP Batam Cahyo dan Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Purnomo Andiantono mengajak seluruh elemen masyarakat agar secara bersama sama turut mengawasi KSB Ilegal.

“BP Batam tentu tidak bisa mengawasinya sendiri, untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.” Ucap Dendi

Mantan Kabid Komersial Bandara Hang Nadim Batam ini mengaku, banyak informasi terkait persoalan maraknya KSB ilegal yang mengarah ke BP Batam. Memang kata Dendi, semua yang menyangkut KSB bermuara dari BP Batam.

” Terkait penindakan ada intitusi yang berwewenang termasuk Dinas Kehutanan dan Kepolisian,”katanya

Sementara itu, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Purnomo Andiantono mengatakan, bahwa pihaknya sejak tahun 2016 tidak pernah mengeluarkan izin pematangan lahan peruntukan KSB.

Pematangan lahan, kata Purnomo, harus mengantongi PL, IP dan Izin Pematangan. Dan apabila ketiga syarat tersebut tidak dimiliki maka, pematangan lahan tersebut adalah ilegal.

“Salah satu contoh pematangan Lahan KSB di Kavling Punggur yang berlokasi pada Kawasan Hutan Lindung, kami tak pernah mengeluarkan Izin Pematangan, hal itu sudah di stop sejak tahun 2016 lalu. Tentunya jika ada pematangan lahan KSB itu ilegal, sehingga layak di pidanakan.” tegas Andi

Sementara itu, menanggapi pematangan lahan di wilayah Dapur 12 yang mengatasnamakan Kampung Tua Dapur 12. Andi menegaskan bahwa BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin pematangan lahan tersebut.

“Kita akan sterilkan dalam waktu dekat, jangankan mereka merusak Lingkungan, meletakkan alat berat saja mereka sudah terancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur penjagaan hutan lindung,” kata Edi Santoso Kepala Ditpam BP Batam.

Perlu diketahui, salah satu pengurus RKWB yang bertanggung jawab atas 37 titik Kampung Tua di seluruh Batam mengatakan kepada Silabuskepri.co.id bahwa lokasi yang ditimbun itu merupakan Hutan Lindung dan tidak masuk batas wilayah Kampung Tua, serta berada di atas PL Perusahaan yg telah di alokasikan oleh BP. Batam dalam hal ini ada oknum Perusahaan yang bermain mata bersama oknum RT/RW setempat mengambil peluang mengatasnamakan Kampung Tua serta akan menjadi konflik yang besar kedepannya.

“Kasihan pak sodara2 kita yang telah membeli kavpling tersebut dan tidak mungkin bisa di sertifikatkan karena tidak masuk wilayah Kampung Tua dan lahan itu adalah Hutan Lindung,” katanya.(01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here