AMDAS Desak PLN Batam Hentikan Pembangunan SUTT, PLN Batam : Saksi Ahli ITB Pembangunan SUTT Sudah Sesuai Standard Kesehatan WHO

0
297
Poto : Kantor bright PLN Batam (red)

IndependenNews.com, Batam | Warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Terdampak SUTT (AMDAS) bersama Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung bright PLN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Kota Batam, Senin (28/03/2022).

Aksi tersebut meminta bright PLN Batam untuk menghentikan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv di sekitar perumahan warga, di Modena Residence, Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, karena dianggap akan membahayakan warga sekitar khususnya anak-anak yang terpapar radiasi pembangunan SUTT.

Ketua AMDAS, Suwito mengatakan, pembangunan itu sudah menyalahi regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 3. Dimana, areal Belian bukanlah lokasi semula pemasangan SUTT, melainkan di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa.

“Kami meminta bright PLN Batam untuk segera memindahkan tiang SUTT ke titik sesuai Perda No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041,” ucap Suwito saat membacakan manifesto SUTT dan Gebrak poin ke-3 di Gedung DPRD Batam.

Sekretaris AMDAS, Nunung Nurhaida mengatakan, pembangunan SUTT tersebut sudah memiliki Site Plan di sisi hutan menuju Bandara Hang Nadim Batam. Namun, Nunung menyebutkan kalau pembangunan itu telah dipindahkan secara sepihak oleh bright PLN Batam dengan cara memberikan suap kepada ketua RT dan RW setempat.

“Ada Site Plan rencana awal di hutan sisi bandara, tapi secara sepihak dipindahkan oleh bright PLN dengan cara menyuap RT/RW yang mau disuap. Tapi kami berdiri disini tidak mau menerima suap, makanya kami selalu mau dipersekusi. Harga diri kami tidak seharga 350 juta, kami tidak mau terima dana CSR karena itu kewajiban perusahaan,” tuturnya.

Nunung, yang juga Ketua RT 03 RW 52, mengaku pernah ditawarkan sejumlah uang oleh pihak bright PLN Batam. Namun, Nunung menolak demi kepentingan untuk memperjuangkan keselamatan warga terdampak.

“Saya bisa bertanggung jawab dengan perkataan saya, berapa kali saya ditawarin uang saya tidak mau karena keselamatan warga saya lebih utama daripada keselamatan saya sendiri dan uang,” tegasnya.

Kemudian, Nunung juga menyampaikan kekecewaannya kepada oknum aparat kepolisian yang telah melakukan tindakan represif dan intimidasi kepada anggota AMDAS dan warga terdampak saat menolak pembangunan SUTT beberapa waktu lalu.

“17 Januari 2022 lalu saya diseret-seret di tiang SUTT beserta warga saya. Selain itu, anggota AMDAS juga ada yang dimasukin ke mobil dan digebukin oleh 2 oknum polisi, dan bahkan HP-nya dipatahkan. Kami sudah lapor ke Propam dan belum ada tindak lanjut,” katanya.

Nunung dengan suara lantang, juga menitipkan nasib warga terdampak serta harapannya kepada DPRD Batam, karena dirinya tidak percaya lagi kepada aparat kepolisian.

“Saya titip warga saya kepada anggota DPRD Batam, karena saya dan warga 100% tidak percaya lagi sama aparat kepolisian,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Batam, Siti Nurlailah, mengatakan, tuntutan warga tersebut akan disampaikan dan dijelaskan terlebih dahulu ke pimpinan DPRD Batam.

“Mudah-mudahan ini akan segera ditindaklanjuti,” ucap Siti saat menemui warga tepat di depan Gedung DPRD Batam.

Terkait oknum polisi yang melakukan tindakan represif, Siti mengatakan bahwa kedua oknum tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

“Tapi kita tidak boleh juga menutup mata, bahwa masih banyak polisi yang baik dan mengayomi masyarakat. Tapi jika ada oknum yang berbuat demikian, itu jelas harus diproses lebih lanjut,” pungkasnya.

Sekitar pukul 12.00 WIB, aksi kemudian berlanjut di depan Gedung Pemko Batam. Warga mendesak Walikota Batam, Muhammad Rudi, untuk menghentikan pembangunan SUTT dikarenakan sebentar lagi akan memasuki bulan puasa bagi umat beragama Islam.

“Hentikan pembangunan untuk sementara, agar kondisi kita di bulan puasa ini kondusif, karena kami merasa tidak aman dan nyaman,” ucap warga.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan kotaBatam, Pebrialin, menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pembangunan saat itu juga, dan meminta masyarakat untuk bersabar agar dicarikan solusi.

“Kami usahakan sebelum menjelang puasa kami sudah akan melakukan pertemuan awal. Tapi kami belum mengundang Bapak/Ibu sekalian, kami mau mencerna dulu ingin mengetahui tuntutan yang Bapak/Ibu sampaikan,” sebutnya.

Sementara itu, Vice President of Public Relations bright PLN Batam, Bukti Panggabean, mengatakan bahwa sesuai penjelasan yang diberikan oleh saksi ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), pembangunan SUTT sudah sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia.

“Terkait radiasi, bright PLN Batam sudah menghadirkan saksi ahli dari ITB secara akademik dan hasilnya dipaparkan memang tidak terbukti ada paparan radiasi. Itu kan sudah sesuai standar WHO,” ucap Bukti saat dikonfirmasi, Selasa (29/03/2022).

Bukti Panggabean menguraikan, jarak pembangunan SUTT sesuai standar WHO yakni jarak horizontal minimal 5 meter dan jarak vertikal 8 meter. Sementara itu kata Bukti, jarak SUTT paling kecil 26 meter.

“Jadi tidak ada keraguan bahwa nanti disitu terkena radiasi dan itu disampaikan oleh saksi ahli,” tuturnya.

Selanjutnya, Bukti menyampaikan bahwa bright PLN Batam tidak memiliki kewenangan dalam memilih titik pembangunan SUTT. Namun, pembangunan dilakukan sesuai izin yang diberikan oleh Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kita itu membangun sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah tentunya sudah ada kajian dari sisi pemerintah. Jika kita diberikan izin untuk membangun di titik itu, ya kita ajukan untuk membangun dititik itu,” terangnya.

Terkait dugaan suap yang dilakukan oleh oknum bright PLN Batam kepada RT dan RW setempat, Bukti mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita ini pelayan publik untuk menjaga keandalan kelistrikan di kota Batam dan ratio elektrikfikasi bisa tercapai di Batam. Terkait suap silahkan, kita ini negara hukum. Tidak mungkinlah PLN menyuap gaada itu, jangan kita asal berstatemen,” tegas Bukti. (SOP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here