VONIS Bebas 2 Tersangka Kasus Korupsi, Ketua LSM Tipikor Jupri Minta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Evaluasi Kenerja Hakim

0
164
Foto : Ketua LSM Tipukor Aceh Tenggara Jupri

IndependenNews.com, Kutacane | Ketua LSM Tipukor Aceh Tenggara Jupri menyanyangkan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, pasalnya putusan Majelis Hakim membebaskan 2 orang dari 4 orang terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan bebek Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh.

Dari 4 orang itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh memonis bebas 2 orang yakni Khasiman selaku rekanan atau direktur CV. Beru Dinem dan Yuda Pratama sebagai pelaksana proyek. Kita sangat menyesalkan atas putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh tersebut dengan membebaskan aktor utamannya,”ujar Ketua LSM Tipukor Aceh Tenggara Jupri kepada Awak Media ini, Senin (18/7/22)

Dikatakan Jupri, sementara dua terdakwa lainnya divonis masing-masing satu tahun kurungan penjara yakni Asbi selaku Kepala Dinas Pertanian Agara dan Marahalim sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pengadaan bebek tersebut.

Padahal sebelumnya, Kata Jupri, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan terhadap keempat terdakwa dimana Khasiman dan Yuda Pratama dituntut masing-masing 8,6 tahun penjara. Kemudian JPU menuntut Asbi dan Marahalim masing-masing 7,6 tahun.

“Kita sangat menyayangkan putusan vonis akhir dari hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh itu, yang telah memvonis bebas 2 orang pada kasus korupsi pengadaan bebek tersebut, dan dua 2 orang lainnya, divonis hanya masing-masing satu tahun penjara,”katanya

Lanjut Japri, jika melihat dari perjalanan kasus tersebut, terlebih saat ditangani pihak penyidik diduga ditemukan kerugian negara cukup besar dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh BPKP RI perwakilan Aceh senilai Rp 4,2 miliar. Dari pagu proyek sebesar Rp 8,6 miliar dari dana APBK 2019 yang dimenangkan oleh CV. Beru Dinem.

Jufri juga mengungkapkan bahwa salah satu terdakwa yang di Vonis Bebas itu, sudah 2 kali divonis bebas di pengadilan Tipikor Aceh dari dua kasus dugaan korupsi yang berbeda.

“Tentu putusan tersebut sangat memprihatinkan dan hal itu akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum dalam hal penanganan kasus korupsi di Aceh Tenggara khususnya dan di Aceh pada umumnya,”tegasnya.

Untuk itu, Jupri, meminta kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mengevaluasi segera kinerja para hakim Tipikor di pengadilan negeri Banda Aceh, karena ada hal yang patut dicurigai dari beberapa putusan vonis akhir dari kasus korupsi.

Sebelumnya, Kajari Aceh Tenggara Syaifullah melalui Kasi Pidsus Dedet Darmadi kemarin Senin (18/7/2022) saat di hubungi via telepon selulernya mengatakan, sidang vonis putusan atas perkara pengadaan bebek tahun 2019 telah selesai.

“Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Jamil dan didampingi hakim anggota,”kata Dedet.

Dalam persidangan itu, Hakim menilai Khasiman terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan bebas, demikian terhadap Yuda Pratama juga vonis bebas,” ujar Jupri menirukan penyampaian Dedet.

Sedangkan, 2 terdakwa lainnya Marahalim divonis satu tahun kurungan penjara, dan dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta Dan juga dibebankan untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 60 juta.

Apabila tidak dibayar maka harta bendanya disita atau diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Lalu, Asbi dinyatakan bersalah dan divonis selama 1 tahun penjara dan ia diminta membayar denda sebesar Rp 50 juta.

Selain itu Asbi juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 51 juta, jika tidak dibayar hukuman akan ditambahkan kurungan penjara selama 6 bulan.

“Menyikapi putusan vonis Hakim tersebut jaksa penuntut umum (JPU) akan mengambil upaya hukum banding,”kata kata Jupri dalam penegasan yang disampaikan Dedet
(aliasa).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here