Terima DIPA Provinsi Kepulauan Riau, Pjs Gubernur Bahtiar Harapkan Anggaran Rp14,787 Dongkrak Ekonomi Kepri

0
129

TANJUNGPINANG,  Pemerintah Provinsi kepulauan Riau menerima DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD Provinsi Kepulauan Riau, yang dihadiri langsung oleh Pjs.Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Bahtiar Baharuddin, Selasa (1/12)  bertempat di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut dihadiri pjs Guberbur, juga turut hadir diantaranya  Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H.TS. Arif Fadillah, Kajati Kepri Sudarwidadi.

Selian itu tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Harnoto, Danlanud Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilajn Instansi Vertikal dan  OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Pada kesempatan itu Pjs Gubernur Kepri Bahtiar berharap alokasi dana yang telah diterima masing-masing instansi benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat serta mensejahterakan masyarakat Kepri dan pemulihan ekonomi masyarakat di yang sempat dawn akibat pandemi covid 19.

“Anggaran sebesar Rp14,787 Triliun kita harapkan dapat  mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri kearah yang  positif atau reborn, sesuai tema  penyerahan DIPA Tahun 2021 yakni  “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, maka APBN 2021 menjadi alat fiskal dalam melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 dan mendorong akselerasi reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi.

“APBN Tahun Anggaran 2021 ialah instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural,” ujar Bahtiar

Kepada aparat pelaksana anggaran di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Pjs Gubernur sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat, berpesan tidak lalai melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, berpedoman pada regulasi yang berlaku, baik terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan belanja, maupun dalam pertanggungjawabannya dan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, laksanakan anggaran secara akuntabel dan sesuai tata kelola yang berlaku.

Selain itu, jajaran pemerintah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan Negara serta anggaran yang telah dialokasikan tersebut dapat dipergunakan dengan baik sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, manfaatkan APBN/D dengan cermat, efektif dan tepat sasaran dan seluruh Rupiah harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri dalam lapornnya menyampaikan bahwa Jumlah DIPA yang telah diserahkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2021 berjumlah 325 DIPA, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.14,78 triliun atau sekitar 0.54% dari total APBN 2021 yang berjumlah sekitar Rp.2.750 Triliun.

”Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD dilaksanakan lebih awal pada tahun ini diharapan agar dapat mendukung penanganan Covid-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung berbagai Prioritas pembangunan yang strategis,” lapornya.

Adapun setelah penyeraha DIPA kepada unsur dari Forkopimda, unsur Kantor Pusat Kementerian Lembaga dan Lembaga Unsur Kantor Daerah Kementerian Negara, unsur SKPD dan Pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2021 pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Penghargaan WTP atas LKPD Tahun 2019 dimana Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan ini 10 kali berturut-turut.

Acara kemudian dilanjutkan penandatangan Pakta Intergritas secara simbolis sebagai wujud komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here