Independennews.com | Taput — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) memastikan penanganan pascabencana kini telah memasuki tahap transisi. Pada fase ini, Kementerian PUPR akan melakukan pembenahan terhadap lima sungai yang menjadi sumber sekaligus terdampak bencana alam di wilayah Taput.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) saat mendampingi rombongan Kementerian PUPR, Selasa (6/1/2026). Menurutnya, setelah pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) berjalan, fokus pemerintah kini diarahkan pada pemulihan infrastruktur sumber daya air.
Adapun lima sungai yang akan dibenahi meliputi Aek Sigeaon, Aek Haidupan, Aek Siandurian, Batang Toru, dan Aek Sarulla. Total nilai pekerjaan diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar, dengan tahapan awal berupa normalisasi sungai, yang selanjutnya dilanjutkan ke rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Setelah pembangunan hunian tetap dan hunian sementara, saat ini kita masuk pada perbaikan seluruh sungai yang menjadi sumber dan terdampak bencana. Sungai Aek Sigeaon, Aek Haidupan, Batang Toru, Aek Siandurian, dan Aek Sarulla menjadi prioritas. Sekaligus, kita juga membenahi air baku di wilayah Pahae dan Kecamatan Adiankoting,” jelas Bupati.
Selain perbaikan sungai, Kementerian PUPR juga akan melakukan peningkatan dan pengamanan sistem air baku guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, khususnya di kawasan Pahae dan Adiankoting yang sempat mengalami gangguan pascabencana.
JTP menambahkan, dalam waktu dekat rekanan pelaksana akan segera melakukan survei lapangan untuk pemetaan teknis dan penyesuaian desain pekerjaan. Langkah ini, kata dia, menjadi bukti kehadiran dan tanggung jawab negara dalam memastikan pemulihan berjalan menyeluruh, tidak hanya pada aspek hunian, tetapi juga pada infrastruktur dasar yang menopang kehidupan masyarakat.
Sementara itu, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Utara (BBWS Sumut) menegaskan bahwa pekerjaan di lima sungai tersebut tidak berhenti pada normalisasi semata, melainkan akan berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan pengamanan sungai jangka panjang.
Dengan masuknya tahap transisi ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap risiko bencana susulan dapat ditekan, sekaligus mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat terdampak.
(Maju Simanungkalit)