Independennews.com | Tapanuli Utara – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memastikan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, terus berjalan sesuai target. Warga dijadwalkan mulai menempati rumah baru tersebut pada pertengahan tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan dalam kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Suharyanto, yang didampingi Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, saat meninjau langsung progres pembangunan huntap, Senin (20/4/2026).
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Tapanuli Utara berjalan optimal, terukur, dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 0210/TU Letkol Kav Ronald Tampubolon, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam keterangannya, Suharyanto menegaskan bahwa pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi dalam mendukung masa transisi pemulihan warga terdampak bencana.
“Pembangunan tahap awal sebanyak 70 unit sudah menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan rampung pada Mei 2026 sehingga dapat segera ditempati. Sementara 33 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Total ada 103 unit yang disiapkan untuk masyarakat,” jelas Suharyanto.
Ia juga menekankan bahwa selama proses pembangunan berlangsung, pemerintah memastikan seluruh warga terdampak tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Saat ini, sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) masih menempati hunian sementara (huntara), sementara sebagian lainnya tinggal bersama keluarga dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Bantuan DTH sebesar Rp600.000 per bulan telah diajukan untuk tahap kedua, yakni periode April hingga Juni. Kita berharap pada Juni nanti seluruh warga sudah bisa menempati huntap, sehingga bantuan ini tidak perlu diperpanjang lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kawasan huntap tidak hanya layak huni, tetapi juga nyaman dan berkelanjutan.
“Pemkab akan melengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari penyediaan air bersih, jaringan listrik, sistem drainase, hingga akses jalan di dalam kawasan hunian. Ini penting agar warga benar-benar bisa memulai kehidupan baru dengan lebih baik,” ujarnya.
Untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi, penentuan unit rumah bagi warga nantinya akan dilakukan melalui sistem undian nomor. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan strategis terkait legalitas aset.
“Sertifikat tanah dan bangunan akan bersifat kolektif selama 10 tahun pertama, sebelum kemudian menjadi hak milik pribadi. Kebijakan ini bertujuan mencegah praktik jual beli atau pengalihan aset bantuan secara tidak bertanggung jawab,” jelas Deni.
Di sisi lain, semangat gotong royong masyarakat juga mulai terlihat dalam proses persiapan hunian tersebut. Kepala Desa Dolok Nauli mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan digelar kerja bakti massal untuk membersihkan dan menata lingkungan huntap sebelum proses serah terima kepada warga dilakukan.
Langkah ini dinilai menjadi simbol kuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kembali kehidupan pascabencana—tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga sosial.
Dengan progres yang terus dikejar dan kolaborasi lintas sektor yang solid, Pemkab Tapanuli Utara optimistis seluruh warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat.
Penulis: Jumpa Manullang