Soal Baliho Puan Maharani , Ini Kata Hendrawan

Independennews.com, Jakarta – Baliho Puan Maharani yang terpasang di sejumlah daerah menjadi sorotan publik, bahkan mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Dalam baliho berlatar warna merah tersebut, tertulis ‘Kepak Sayap Kebhinekaan’ beserta logo Partai PDIP. Akhirnya membuat Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, ramai dibicarakan.

Pemasangan baliho di tengah pandemi Covid-19 itu pun mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat.

Also Read:

Sosialisasi Pajak Daerah, Pemko Batam Pastikan Informasi Tepat Bagi Masyarakat

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, memberikan penegasan bahwa baliho bergambar Puan Maharani itu bukanlah untuk kampanye Pilpres 2024.

Ditegaskan Hendrawan, bahwa pemasangan baliho Puan Maharani tersebut dalam kapasitas Puan saat ini menjabat Ketua DPR RI.

Also Read:

Ketua PPWI Kabupaten Pelalawan, “Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Tidak Paham UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

“Tekanan narasi dalam billboard, dan lain-lain itu bukan kampanye politik, tetapi kampanye kebersamaan, persatuan dan kemanusiaan,” kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, dikutip dari tribun.com.

“Puan Maharani adalah perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR, Puan, sama seperti ibunya Megawati Soekarnoputri, juga perempuan pertama di Indonesia yang menjadi presiden” ujar Hendrawan.

Also Read:

IDLH Minta DLH Pelalawan Investigasi Pencemaran Lingkungan

Lebih lanjut, Hendrawan memastikan bahwa baliho yang menunjukkan wajah Puan Maharani itu dipasang oleh kader PDIP secara spontanitas.

“Baliho, spanduk, billboard dan sebagainya itu dalam kapasitas sebagai Ketua DPR, Yang bilboard itu gotong royong anggota DPR. (Billboard) yang lain spontanitas kader dan relawan,” tandasnya.

Also Read:

Dandim 0103/Aut Diresmikan Sebagai Penasehat HIPMI Lhokseumawe

Senada halnya, menanggapi sorotan publik terkait baliho Ketua DPR itu, Politikus PDIP Kapitra Ampera menilai tidak ada yang salah dalam pemasangan baliho Puan Maharani tersebut.

Meski di tengah pandemi Covid-19, Kapitra menekankan hal itu bukan berarti juga merampas hak-hak politik seseorang.

Also Read:

Progres Pergeseran Warga Rempang, 123 KK Tempati Hunian Baru di Tanjung Banon

Hal itu disampaikan dalam acara Catatan Demokrasi yang diunggah di kanal Youtube pada Selasa, 10 Agustus 2021.

Akan tetapi, sebagian kalangan hanya melihat dalam aspek kedangkalan politik, sehingga semua itu dianggap sebagai permasalahan.

Also Read:

556 Warga Asahan Terkonfirmasi Covid 19

“Cuma karena kita melihat dalam aspek banality of political, kedangkalan berpolitik, semua itu dianggap suatu permasalahan yang dipertentangkan menjadi suatu konflik dan polemik,” ujar Kapitra Ampera. (tim)

Also Read:

Kampanye Lingkungan Bersih, DLH Bintan Lanjutkan Program ‘Bintan Berseri’